REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan impor beras yang sebelumnya ditugaskan oleh Menteri Perdagangan kepada Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dialihkan ke Bulog.

Pengalihan tersebut mempertimbangkan sejumlah hal. Pertama, aturan yang berlaku seperti Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016. Dalam aturan tersebut, kata Darmin, pemerintah memberi penugasan kepada Bulog untuk mengimpor dalam rangka stabilisasi harga beras, dalam rangka meningkatkan cadangan beras pemerintah, dan menjaga ketersediaan beras di masyarakat.

Kedua, Darmin menjelaskan impor dialihkan kepada Bulog juga karena untuk memastikan stok dan persedian dalam negeri aman. Sebab, selama operasi pasar yang dilakukan pemerintah saat ini beras stok Bulog yang keluar. Selain itu, Darmin menjelaskan jika penugasan diberikan kepada Bulog maka fleksibilitas impor bisa mencakup bermacam jenis.

"Bulog diminta segera, kita membuka mandat hanya kepada Bulog untuk melakukan itu. Dengan catatan 500 ribu ton. Jadi nggak sekaligus datang, ini bertahap. Paling lambat ya pertengahan Februari. Tapi kalau harga nggak turun, kita teruskan sampai akhir Februari," ujar Darmin di Jakarta, Senin (15/1).

Selain bertugas melakukan Impor, Darmin mengatakan Bulog juga harus tetap melakukan operasi pasar. Menurutnya, Bulog perlu tetap mengintensifkan operasi pasar dan pelaksanaan beras sejahtera.

"Sebagai informasi stok (beras) di Bulog 875 ribu ton. Jadi, pemerintah menugaskan Bulog untuk mengintensifkan dan meneruskan operasi pasar dan melaksanakan rastra dan meningkatkan jumlah dan jangkauannya. Sehingga, harga beras bisa didorong kembali ke arah harga yang ditetapkan dalam HET (harga eceran tertinggi) kita," ujar Darmin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika