REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tepat 20 tahun lalu, Presiden kedua RI, Soeharto menandatangani kesepakatan permohonan bantuan dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF). Utang tersebut diajukan rezim Orde Baru untuk mengatasi persoalan krisis keuangan yang melanda Indonesia.
Merespons hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, utang tidak selamanya menjadi hal yang buruk. "Kita harus berusaha untuk benar (dalam berutang). Kalau soal ada utang, semua negara ada utang," ujar Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (15/1).
Ia menyebut, negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat bahkan tetap memiliki utang untuk mendorong perekonomian. Mantan gubernur Bank Indonesia itu mengatakan, hal perlu diperhatikan dalam berutang adalah terkait jumlah dan juga persentasenya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Yang penting, kalau kita berutang itu untuk hal-hal yang produktif sehingga nanti bisa membayar utang itu. Yang tidak boleh, kalau pinjam tapi tidak untuk yang produktif. Itu nanti terpaksa harus mencari dari kegiatan lain dana pembayarannya," ujarnya.
Menko Perekonomian mengaku, Indonesia bisa juga mengambil opsi untuk tidak berutang. Akan tetapi, terdapat konsekuensi berupa pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil dari saat ini. "Kalau mau tidak berutang bisa juga. Tapi, siap-siap pertumbuhan mungkin cuma berapa. tiga persen, empat persen, mau?" ujar Darmin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika