REPUBLIKA.CO.ID, Gosip politik yang muncul pada akhir Desember 2017 terbukti benar. Idrus Marham, Sekjen Partai Golkar, saat itu diisukan melepas posisinya di Golkar untuk menjadi menteri sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa.
Idrus tadinya diminta Setya Novanto menjadi ketua umum Golkar, berhadapan dengan Airlangga Hartarto, yang mendapat dukungan penuh Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Namun Idrus memilih bersikap realistis dengan tidak maju sebagai calon ketua umum.
Isu lainnya, Presiden ingin memastikan dukungan penuh dari Partai Golkar pada Pilpres 2019. Makanya, jatah menteri ditambah namun loyalitas tetap.
Tampaknya, gosip-gosip politik itu menjadi kenyataan. Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan Kabinet Kerja yang keempat kalinya. Idrus ditunjuk mengisi posisi menteri sosial, yang ditinggalkan Khofifah sehubungan kesertaannya dalam Pilkada Jawa Timur 2018.
Pelantikan Idrus Marham dilakukan di Istana Kepresidenan, kemarin. Selain Idrus, dilantik juga Jenderal (purn) Moeldoko sebagai kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Teten Masduki yang digeser ke jabatan baru, menjadi koordinator staf khusus presiden.
Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham menerima ucapan selamat dari Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) usai mengikuti pegambilan sumpah pejabat negara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1).
Presiden juga melantik Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Marsekal Madya Yuyu Sutisna sebagai KSAU. Menurut Jokowi, penunjukan Idrus menggantikan Khofifah sudah melalui pertimbangan yang matang.
“Pertimbangannya? Ya karena cocok saja. Cocok di situ Pak Idrus,” kata Jokowi seusai pelantikan.
Jokowi menilai, penunjukan Idrus perlu segera dilakukan untuk mengurusi berbagai program di Kementerian Sosial. Presiden menekankan, berbagai pekerjaan rumah harus segera dikerjakan Idrus, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang targetnya sudah meningkat dari enam juta menjadi 10 juta penerima.
Presiden juga mengatakan, berbagai persiapan untuk menjalankan program bantuan sosial lainnya juga harus ditangani oleh orang yang memahami lapangan. “Di Kemensos juga harus ada yang meng-handle total karena pekerjaan kita banyak sekali di Kemensos ini, baik berupa pembagian beras, rastra (beras untuk keluarga sejahtera), urusan PKH, maupun urusan-urusan sosial lainnya yang begitu sangat banyak sehingga harus cepat-cepat diganti,” ujar dia.
Kementerian Sosial adalah salah satu kementerian yang tergolong banyak mendapat suntikan dana tambahan dalam APBN 2018. Peningkatan anggaran tersebut tak terlepas dari meningkatnya jumlah penerima bantuan sosial pada 2018 ini.
Dalam APBN 2018, anggaran Kemensos melonjak mencapai Rp 41,3 triliun dari sebesar Rp 17,2 triliun pada APBN 2017. Sedangkan alokasi belanja perlindungan sosial juga ditingkatkan dari Rp 157,8 triliun menjadi Rp 162,6 triliun.
Idrus Marham menilai, ia dipilih Jokowi karena kecocokan dalam hal kinerja. "Kecocokannya ya kerja. Kerja, kerja, kerja untuk rakyat. Itu kunci," kata Idrus Marham setelah dilantik.
Menurut dia, filosofi itulah yang kini harus didorong sehingga pencapaian pemerintah mengurangi angka kemiskinan hingga 1,2 juta jiwa dapat terus dilakukan. Idrus menekankan, dalam 1,5 tahun ke depan ia bakal meningkatkan akselerasi kerja. Selain itu, ia juga menjanjikan akan meningkatkan sinergi dengan lembaga lain.
JK tampak senang dan menyambut baik ketika jatah kursi Partai Golkar di Kabinet Kerja bertambah satu. "Bagus untuk Golkar," kata Jusuf Kalla, Rabu (17/1).
Mantan ketua umum Partai Golkar itu menyambut baik ketika kadernya semakin memegang peranan dalam pemerintahannya. Terkait posisi keduanya yang vital di partai, JK mengatakan akan ada kebijakan sendiri dalam internal partai berlambang pohon beringin itu.
Perkuat Golkar?
Posisi Golkar diprediksi semakin menguat dengan masuknya Idrus ke jajaran pembantu presiden. Presiden Jokowi tampak memberikan ruang besar bagi Golkar untuk memperkuat organisasi dengan imbalan tetap mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Pada Pilpres 2014 lalu, Golkar mengusung Prabowo Subianto, lawan Jokowi.
Ada kepentingan Jokowi yang masuk ke dalam penguatan Partai Golkar ini. Jokowi seolah ingin mengikat Golkar untuk tidak berpaling ke calon lain mengingat pengaruh Prabowo masih cukup kuat di kalangan elite Golkar.
PDIP sendiri menilai membangun kekuatan seperti yang dilakukan Golkar bersama Presiden merupakn hal wajar. Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno merasa Presiden tengah membangun kekuatan menjelang tahun politik.
"Apa yang perlu dipermasalahkan? Yang pertama ini hak prerogatif Presiden, kemudian Presiden ingin membangun kerja sama partai pendukung pemerintah yang solid," ujar Hendrawan, Rabu (17/1).
Ia menilai, kontribusi Partai Golkar dalam kerja sama cukup signifikan karena merupakan partai kedua terbesar setelah PDIP. Karena itu, langkah ini merupakan bagian pertimbangan penambahan Golkar dalam Kabinet Kerja.
"Itu sebabnya wajar Presiden memberi kursi tambahan. Tidak ada yang perlu diributkan sebenarnya," ujar Hendrawan.
Terkait adanya deal-deal politik dengan Presiden, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin membantah penunjukan Idrus Marham sebagai upaya mengakomodasi kepentingan Presiden. Menurut dia, Presiden tentu memiliki pertimbangan berdasarkan kemampuan dan kecocokan dengan Idrus Marham.
"Jadi tidak bicara ada deal-deal, tapi itulah yang terjadi bahwa Golkar mendapat kepercayaan untuk menduduki pada saat ini kursi mensos," kata Mahyudin.
Bagaimanapun, menurut Mahyudin, dengan dilantiknya Idrus Marham, Partai Golkar akan semakin memantapkan dukungan terhadap Jokowi di Pemilihan Umum Presiden 2019. Terlebih Golkar sebelumnya memang telah menegaskan dukungan tersebut melalui Munas Partai Golkar beberapa waktu lalu.
(febrianto adi saputro/debbie sutrisno/antara)
Ikuti Whatsapp Channel Republika