Ahad 21 Jan 2018 07:38 WIB

Petani akan Panen, Pemprov Lebak Imbau Pusat tak Impor Beras

Petani Kabupaten Lebak panen raya akan berlangsung sampai Maret 2018.

Red: Andri Saubani
Petani memanen padi gogo di sawah tadah hujan di Kampung Petir, Warunggunung, Lebak, Banten. (ilustrasi).
Foto: ANTARA/Asep Fathulrahman
Petani memanen padi gogo di sawah tadah hujan di Kampung Petir, Warunggunung, Lebak, Banten. (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak meminta pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan mendatangkan beras impor karena bisa merugikan pendapatan petani. "Kita Februari mendatang panen raya," kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Lebak, Banten, Dede Supriatna di Lebak, Sabtu (20/1).

Petani Kabupaten Lebak panen raya akan berlangsung sampai Maret 2018 dengan puluhan ribu hektare. Panen raya Februari dan Maret mendatang hampir mencapai 30 ribu hektare sehingga dipastikan produksi pangan melimpah.

Karena itu, pihaknya berharap pemerintah mengkaji ulang beras impor yang didatangkan dari Vietnam dan Thaliand. Sebetulnya, ujar dia, dirinya bukan tidak setuju kebijakan pemerintah pusat itu, namun perlu diperhatikan juga panen raya sehingga pendapatan petani tidak terpukul.

"Kami khawatir harga beras anjlok akibat adanya impor beras luar negeri itu," katanya.

Menurut dia, produksi pangan Kabupaten Lebak selalu surplus dan bisa memenuhi permintaan pasar DKI Jakarta, Bogor, hingga Lampung. Selama ini, petani di sini sebagai penghasil lumbung pangan sehingga menyumbangkan swasembada pangan juga peningkatan ekonomi petani.

Bahkan, produksi pada 2017 surplus 157 ribu ton atau selama 13,8 bulan dengan jumlah warga Lebak berpenduduk 1,2 jiwa. Selama ini, produksi beras lokal masih melimpah di sejumlah pasar tradisional dan mencukupi hingga enam bulam kedepan.

"Kami berharap kebijakan beras impor bisa dikaji ulang karena persediaan pangan melimpah," katanya.

Ia mengatakan, panen raya di Kabupaten Lebak hingga Maret diharapkan Perum Bulog menyerap gabah maupun beras petani, lantaran penyerapan gabah pada 2017 relatif kecil. Untuk itu, Perum Bulog agar menyerap gabah dan beras petani sehingga bisa menguntungkan pendapatan ekonomi petani.

"Kami yakin jika Perum Bulog menyerap tentu pendapatan petani menguntungkan karena harga patokan pemerintah (HPP)," katanya.

Sejumlah petani di Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak menolak beras impor karena khawatir harga gabah di pasaran anjlok akibat impor beras itu.

Petani Lebak di beberapa daerah memasuki musim panen dan mencukupi kebutuhan pangan. "Kami yakin jika beras impor membanjiri pasar dipastikan petani merugi karena harga gabah merosot," kata Dudung (55) seorang petani Kecamatan Warunggunung.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement