REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Maluku Utara adalah provinsi yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, mobilitas penduduk antar pulau ditunjang oleh transportasi laut dan udara. Dari sekitar 820 pulau yang ada di Maluku Utara, baru 10 persennya yang berpenghuni. Itupun lokasinya terpencar satu sama lain.
Menurut Wakil Gubernur Maluku Utara M. Nasir Thaib, keadaan geografis ini merupakan tantangan utama dalam berjalannya program Keluarga Berencana (KB). "Ongkos operasional jadi tinggi, bisa empat kali lipat daripada ongkos operasional di darat," jelas Nasir saat ditemui usai acara Sosialisasi dan Konsultasi Anggaran DAK Sub Bidang KB 2018 di Ternate, Selasa (23/1) malam.
Tantangan program kependudukan KB dan perkembangan keluarga di wilayah Indonesia timur berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Selain aspek geografis, keterbatasan sumber daya manusia berkualitas juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri.
"Fasilitas dan tenaga kesehatan belum tentu ada di setiap pulau, sehingga masyarakat harus repot menyeberang laut jika ingin berobat," imbuhnya.
Gugusan pulau-pulau dan luasnya hamparan lautan menjadi basis perencanaan, terutama perencanaan kependudukan KB dan pembangunan keluarga. Sehingga, sistem perencanaan harus mengacu bukan hanya pada continental based plan (perencanaan berbasis daratan) akan tetapi juga pada maritim based plan (perencanaan berbasis kelautan).
Perencanaan yang disusun harus mampu menjawab persoalan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi. Serta tersedianya fasilitas kehatan, puskesmas, klinik-klinik KB,dan tenaga kesehatan yang memadai. Dana alokasi khusus (DAK) sub bidang KB merupakan salah satu upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan, terutama di bidang Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga.
Sekretaris Umum BKKBN Nofrijal menerangkan anggaran DAK tahun ini mencapai sekitar Rp 2,3 triliun. Kampung KB di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) akan memperoleh kucuran dana lebih banyak mencapai Rp 100 juta per tahun. Sedangkan untuk Kampung KB di perdesaan biasa mendapat Rp 90 juta dan di wilayah perkotaan Rp 85 juta per tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika