REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat militer dari Universitas Padjadjaran, Muradi, mengatakan, Joko Widodo membutuhkan sosok berlatar belakang militer untuk persiapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Penunjukan dua purnawirawan jenderal, Moeldoko dan Agum Gumelar untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan mengesankan hal itu.
"Itu memungkinkan kenapa Pak Jokowi memilih Pak Moeldoko dan Pak Agum Gumelar," ungkap Muradi kepada Republika.co.id, melalui sambungan telepon, Senin (29/1).
Muradi menilai, pemilihan kedua figur berlatar belakang militer itu dipilih untuk mengimbangi figur lain yang berlatar belakang militer pula. Figur yang sekiranya akan menjadi lawan pada Pilpres 2019 mendatang.
"Jadi memang ini langkah yang saya kira harus dilihat untuk persiapan 2019. Saya kira sosok Moeldoko dan Agum realtif bersih," jelasnya.
Ia juga mengatakan, melihat perkembangan sejak 2016-2017, ada persepsi yang dikembangkan oleh lawan politik Jokowi. Persepsi di mana pemerintahan Jokowi dikesankan berjarak dengan TNI. "Khususnya saat Panglima TNI-nya dijabat Pak Gatot," lanjut dia.
Karena itu, kata Muradi, dengan menjadikan sejumlah purnawirawan TNI pada posisi strategis, diharapkan persepsi dan kesan berjarak dengan TNI itu tidak lagi menguat. Justru sebaliknya, dapat dikesankan mencair dan semakin akrab.
Presiden Jokowi, Rabu (17/1) lalu melantik Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki, yang akan menjabat sebagai koordinator Staf Khusus Presiden. Selain itu, ia juga melantik Agum Gumelar sebagai anggota Watimpres.