REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR menggelar pertemuan informal dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2) petang. Pertemuan itu membahas anggaran terkait rencana penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR pada 2019 mendatang.

"Karena penambahan ini kan pasti terkait dengan anggaran, terkait dengan sarana dan prasarana, terkait dengan mobil dinas dan rumah dinas, nah itu yang perlu dikonsultasikan konsekuensi daripada penambahan personal pimpinan baik DPR maupun MPR," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengaku, dalam pertemuan yang berlangsung cair tidak ada lagi yang dibahas selain soal anggaran. Meskipun begitu, menurut Bamsoet ada hal lain yang lebih subtansif daripada hanya sekadar konsekuensi dari penambahan kursi pimpinan tersebut.

"Yang penting bagaimana seluruh kekuatan politik di DPR bisa terakomodir dan tugas kita bersama sebagai pimpinan adalah membuat kondisi kondusif di DPR selama menghadapi masa-masa agenda politik dalam satu setengah tahun ke depan," ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengungkapkan bahwa sudah ada kesepakatan di tahun 2019 kedepan mekanisme pemilihan pimpinan DPR kembali kepada sistem proposional. "Berarti kembali seperti dulu tahun 2009," ucapnya.

Berdasarkan pantauan Republika, pertemuan kurang lebih berlangsung selama dua jam. Seusai pertemuan yang digelar tertutup tersebut, media sama sekali tidak bertemu dengan Yasonna untuk dimintai keterangan terkait pertemuan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika