REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, politik identitas dan ancaman kampanye SARA dalam Pilkada 2018 sangat tinggi. Dalam Pilkada 2018 ini, dia mengatakan, terdapat empat provinsi di Indonesia dengan tingkat kerawanan tertinggi. Empat wilayah itu di antaranya Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

"Papua memang menjadi pekerjaan rumah kita di setiap pemilihan. Sampai hari ini saja pekerjaan rumah kita masih tersisa di beberapa kabupaten yang ada di Papua," kata Dewi saat diskusi 'Politik Identitas dan Ancaman Kampanye SARA dalam Pilkada 2018, di Kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Ahad (4/2).

Selain itu, Bawaslu juga mengidentifikasi adanya isu SARA dengan tingkat kerawanan tinggi di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia. Di antaranya, Tabalong, Konawe, Puncak Jaya Wijaya dan Penajam Paser Utara. "Termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah di Morowali, Subulussalam," tambah Dewi.

Untuk meminimalisir hal tersebut, Dewi mengatakan, Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan. Salah satunya, lanjut Dewi dengan bekerjasama dengan pihak lain yang dianggap dapat membantu dalam melakukan pencegahan dan penindakan dari isu Politik Identitas dan isu SARA di Pillkada 2018. "Langkah pencegahan dengan bekerjasama dengan Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) dan juga pihak lain untuk menghalang politik SARA ini," tambahnya.

Sementara, lanjut Dewi, dalam melakukan penindakan, Bawaslu sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk mendesain sendiri bagaimana penindakan tersebut dilakukan. Sebab, cara penindakan tersebut sudah diatur jelas dalam UU. "Jadi kami bekerja mengacu pada tiga hal, yaitu berdasarkan kewenangan yang diberikan, prosedur yang sudah ditetapkan, kemudian yang ketiga berdasarkan substansi yang diatur," tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika