REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rasyidi, menyatakan hingga kini banyak problematika kesejahteraan guru yang belum terpecahkan. Terutama, masih ada sekitar satu juta guru yang hidup di bawah sejahtera.

"Hingga saat ini, cita-cita PGRI belum terlaksana baik itu profesionalisme, kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru," ujar Unifah pada kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 di Depok, Selasa (6/2).

Untuk itu, Unifah menegaskan, PGRI akan terus menyuarakan kesejahteraan guru tersebut. Selain itu menurut dia, masalah terkait guru tersebut tidak lepas dari maraknya masalah dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

"Dari data Dapodik guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan yayasan ada sekitar 53,4 persen, sisanya guru honorer. Ini yang menjadi pekerjaan rumah bagi PGRI," katanya.

Mengenai upaya pemerintah, yang akan mengangkat sekitar 250 ribu guru honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Unifah mengaku gembira jika hal itu bisa terlaksana. Unifah meminta agar pemerintah mengutamakan para guru honorer yg memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Selain itu, dia juga meminta pemerintah tidak mengambil data "siluman", dalam pengangkatan guru tersebut.

"Harus terbuka, diberi kesempatan kepada mereka yang sudah terdata dengan baik. Dengan begitu, kita kedepankan profesionalisme, kompetensi dan di sisi lain kita menghargai para guru yang telah lama mengabdi," kata dia.

Sementara itu, terkait kualitas guru, PGRI juga mendorong adanya perubahan pola pikir para guru untuk terus belajar. Namun tak hanya guru, tetapi juga pemangku kepentingan pusat dan daerah harus berubah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika