Jumat 09 Feb 2018 08:11 WIB

Musyawarah Pemuka Agama Bahas Tujuh Hal Ini

Forum jadi ajang silaturrahmi dan dialog dari hati ke hati para pemuka agama

Rep: Fuji E Permana/ Red: Esthi Maharani
Musyawarah Besar Pemuka Agama. Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) Din Syamsuddin (kiri) bersama pimpinan perwakilan pemuka agama membuka Musyawarah Besar Pemuka Agama Untuk Kerukunan Bangsa di Jakarta, Kamis (8/2).
Foto: Republika/ Wihdan
Musyawarah Besar Pemuka Agama. Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) Din Syamsuddin (kiri) bersama pimpinan perwakilan pemuka agama membuka Musyawarah Besar Pemuka Agama Untuk Kerukunan Bangsa di Jakarta, Kamis (8/2).

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) menyelenggarakan Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa di Grand Sahid Jaya, Jakarta pada 8-10 Februari 2018. Musyawarah Besar Pemuka Agama akan membahas tujuh bahan pokok kerukunan bangsa.

"Pertama, akan membahas pandangan dan sikap umat beragama tentang NKRI berdasarkan Pancasila. Kedua, membahas pandangan dan sikap umat beragama tentang Bhineka Tunggal Ika," kata UKP-DKAAP, Prof Din Syamsuddin saat pidato sambutan pembukaan Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa di Grand Sahid Jaya, Kamis (8/1).

Ketiga, membahas pandangan dan sikap umat beragama tentang pemerintahan yang sah hasil pemilu demokratis berdasarkan konstitusi. Keempat, prinsip-prinsip kerukunan antar umat beragama. Kelima, etika kerukunan intra agama. Keenam, membahas penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah. Ketujuh, rekomendasi tentang faktor-faktor non agama yang mengganggu kerukunan antarumat beragama.

Din menerangkan, forum tersebut dimaksudkan sebagai ajang silaturrahmi dan dialog dari hati ke hati para pemuka agama-agama. Untuk membahas masalah-masalah yang ada guna mewujudkan kerukunan bangsa.

"Sebenarnya kerukunan bangsa relatif baik, ditandai dengan terjaganya stabilitas nasional yang kondusif, hubungan antarumat beragama yang positif dan dinamis. Memang kita tidak boleh menutup mata akan adanya ketegangan dan potensi konflik," ujarnya.

(Baca: Din Syamsudin Kumpulkan Para Pemuka Agama)

Menurutnya, konflik antar umat beragama biasanya tidak disebabkan oleh faktor agama. Tetapi oleh faktor-faktor non-agama seperti kesenjangan sosial, ekonomi, politik. Agama kemudian dijadikan sebagai faktor pembenaran terhadap faktor-faktor non agama tersebut.

Musyawarah Besar Pemuka Agama diikuti oleh 450 pemuka dari berbagai agama, baik dari pusat maupun daerah. Peserta berasal dari beragam latar belakang lembaga keumatan, universitas, organisasi kemasyarakatan dan para cendekiawan. Musyawarah Besar Pemuka Agama ini mengusung tema Rukun dan Bersatu, Kita Maju.

Pembukaan Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa dihadiri oleh perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) serta Ormas-ormas Islam.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement