Jumat 09 Feb 2018 08:11 WIB

Musyawarah Pemuka Agama Bahas Tujuh Hal Ini

Forum jadi ajang silaturrahmi dan dialog dari hati ke hati para pemuka agama

Rep: Fuji E Permana/ Red: Esthi Maharani
Musyawarah Besar Pemuka Agama. Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) Din Syamsuddin (kiri) bersama pimpinan perwakilan pemuka agama membuka Musyawarah Besar Pemuka Agama Untuk Kerukunan Bangsa di Jakarta, Kamis (8/2).
Foto: Republika/ Wihdan
Musyawarah Besar Pemuka Agama. Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) Din Syamsuddin (kiri) bersama pimpinan perwakilan pemuka agama membuka Musyawarah Besar Pemuka Agama Untuk Kerukunan Bangsa di Jakarta, Kamis (8/2).

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) menyelenggarakan Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa di Grand Sahid Jaya, Jakarta pada 8-10 Februari 2018. Musyawarah Besar Pemuka Agama akan membahas tujuh bahan pokok kerukunan bangsa.

"Pertama, akan membahas pandangan dan sikap umat beragama tentang NKRI berdasarkan Pancasila. Kedua, membahas pandangan dan sikap umat beragama tentang Bhineka Tunggal Ika," kata UKP-DKAAP, Prof Din Syamsuddin saat pidato sambutan pembukaan Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa di Grand Sahid Jaya, Kamis (8/1).

Ketiga, membahas pandangan dan sikap umat beragama tentang pemerintahan yang sah hasil pemilu demokratis berdasarkan konstitusi. Keempat, prinsip-prinsip kerukunan antar umat beragama. Kelima, etika kerukunan intra agama. Keenam, membahas penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah. Ketujuh, rekomendasi tentang faktor-faktor non agama yang mengganggu kerukunan antarumat beragama.

Din menerangkan, forum tersebut dimaksudkan sebagai ajang silaturrahmi dan dialog dari hati ke hati para pemuka agama-agama. Untuk membahas masalah-masalah yang ada guna mewujudkan kerukunan bangsa.