REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dia kemungkinan akan mengunjungi Israel untuk pembukaan kedutaan baru AS di Yerusalem. Hal ini disampaikan saat dia dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempresentasikan sebuah front persatuan melawan Iran dalam perundingan Gedung Putih.
Keputusan Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, telah mengubah kebijakan AS. Ini juga memperburuk sekutu Arab dan telah mempersulit upaya pemerintahannya untuk menghidupkan kembali perundingan damai Timur Tengah yang telah lama terhenti.
Trump, yang didampingi Netanyahu di kantor kepresidenan mengatakan dia mempertimbangkan untuk melakukan kunjungan kedua ke Yerusalem sebagai Presiden. Pembukaan kedutaan AS direncanakan pada Mei.
"Kami berencana datang. Jika saya bisa, saya akan melakukannya,"kata Trump seperti dilansir Reuters, Selasa (6/3).
Sementara itu, pejabat AS dan Israel menyebutkan tekanan Trump untuk mengubah atau membatalkan kesepakatan nuklir Iran 2015 menjadi agenda utama perundingan kedua pemimpin tersebut. Trump dan Netanyahu telah lama mengkrtik kesepakatan tersebut, dengan alasan durasi yang terbatas dan fakta bahwa hal itu tidak mencakup program rudal balistik Iran atau dukungannya untuk militan anti-Israel di wilayah tersebut.
"Jika saya harus mengatakan apa tantangan terbesar kami di Timur Tengah untuk kedua negara kita, kepada tetangga Arab kita, ini dikemas dalam satu kata: Iran. Iran harus dihentikan, itulah tantangan bersama kita," kata Netanyahu.
Trump telah mengancam untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut kecuali jika sekutu Eropa membantu memperbaiki isi kesepakatan. Seorang pejabat Israel mengatakan Netanyahu dan Trump kemungkinan akan berbicara tentang bagaimana mengatasi perlawanan Eropa terhadap masalah ini.
Netanyahu mengatakan kepada wartawan Israel setelah pertemuan, bahwa Iran menjadi fokus pembicaraan yang menurutnya berjalan sejam lebih lama dari yang dijadwalkan. Kedua pemimpin tersebut juga menyinggung Suriah, Irak, Lebanon dan Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika