REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta warga yang memiliki sertifikat tanah untuk memanfaatkannya dengan baik. Salah satunya, tidak menggunakan sebagai jaminan untuk sesuatu yang bersifat konsumtif.
"Kalau mau diagunkan ke bank boleh, tapi jangan untuk konsumtif. Gunakan untuk kepentingan produktif seperti modal kerja dan investasi," kata Presiden kepada 3 ribu warga penerima sertifikat tanah se-Wilayah Ciayumajakuning (Kota/Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) di Hotel Radiant Jalan Raya Cirebon-Kuningan, Ahad (11/3).
Presiden menargetkan pembagian tujuh juta sertifikat pada tahun ini. Jika target itu tidak tercapai, Jokowi mengatakan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil akan bertanggung jawab.
"Kalau target membagikan tujuh juta sertifikat pada tahun 2018 ini tidak tuntas, pilihannya cuma dua, (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN) dicopot atau diganti," kata dia.
Ia pun meminta target 126 juta sertifikat sudah tuntas pada 2023. Saat ini, katanya, dari total 126 juta sertifikat yang harus ada di seluruh Indonesia, baru tersedia sekitar 51 juta sertifikat.
Selama ini, kata Jokowi, penerbitan sertifikat baru hanya 500 ribu per tahun. Itu berarti, butuh waktu 140 tahun untuk mencapai target 126 juta lembar sertifikat.
Untuk itu, sejak 2017, Presiden menaikkan target penerbitan sertifikat secara signifikan. Pada 2017, ditargetkan lima juta sertifikat. Kemudian pada 2018 naik menjadi tujuh juta sertifikat dan tahun depan naik lagi menjadi sembilan juta sertifikat.
Ia menayatakan, kenaikan target pembagian sertifikat itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konflik sengketa lahan atau tanah, baik antara warga dengan warga, antara warga dengan pemerintah, antara warga dengan pengusaha, antara warga dengan BUMN dan lainnya.
Ia mengatakan, keluhan yang kerap disampaikan warga saat berkunjung ke desa adalah soal sengketa lahan. Jokowi ingin hal ini segera diselesaikan.
Kepada 3 ribu warga penerima sertifikat kali ini, Jokowi berpesan agar sertifikat itu dilaminating dan difotokopi. Selain untuk menghindari kerusakan, juga agar warga memiliki duplikatnya.
MenteriAgraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil menjelaskan, hari ini sebenarnya dibagikan 9.810 sertifikat untuk warga di Wilayah Ciayumajakuning. Namun, yang hadir dalam pembagian sertifikat oleh presiden itu hanya 3 ribu orang.
"Sisanya, yaitu 6.810 sertifikat akan didistribusikan melalui BPN di masing-masing daerah," kata Sofyan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika