REPUBLIKA.CO.ID BUKITTINGGI -- Perwakilan dari 19 organisasi masyarakat (ormas) Islam dan elemen umat Islam di Kota Bukittinggi, Sumatra Barat, mendatangi kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi pada Senin (19/3). Kedatangan ormas Islam dan elemen umat Muslim di IAIN Bukittinggi bertujuan untuk mendesak pihak rektorat agar mencabut aturan pembatasan penggunaan cadar di lingkungan kampus.
Mereka pun memberi ultimatum terhadap IAIN Bukittinggi. Menurut salah satu perwakilan ormas sekaligus Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Sumatra Barat, Buya Busra Khatib Alam, apabila dalam tiga hari ke depan pihak kampus tidak mencabut larangan cadar di dalam kampus atau memberikan respons yang memuaskan, akan ada aksi massa oleh ormas Islam.
“Umat sudah tidak tahan melihat diskriminasi terhadap simbol Islam yang dipandang sebelah mata oleh kampus demi kode etik yang tidak berkeadilan itu,” ujar Buya Busra, Senin (19/3).
Selain FPI, sejumlah ormas dan elemen masyarakat yang ikut mendatangi IAIN Bukittinggi, di antaranya, Forum Masyarakat Minangkabau (FMM), Majelis Mujahidin (MM), Majelis Ulama Nagari (MUNA), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAM).
Buya Busra menyatakan, kedatangan ormas Islam tersebut menyusul tidak diresponsnya surat keberatan yang pernah dilayangkan kepada pihak kampus. Dua bulan lalu, kata dia, perwakilan ormas Islam sempat mengirimkan surat keberatan terkait pelarangan penggunaan cadar di lingkungan kampus. Namun, hingga kini surat tersebut tidak direspons pihak rektorat.
Buya Busra melanjutkan, meski tidak dihadiri Rektor IAIN Bukittinggi Ridha Ahida, pertemuan perwakilan ormas Islam dengan pihak kampus tetap terjadi. Dalam pertemuan itu, perwakilan ormas Islam menyampaikan enam butir tuntutan kepada IAIN Bukittinggi terkait aturan pembatasan cadar di dalam kampus.
Di antara enam tuntutan itu adalah IAIN Bukittinggi diminta mencabut aturan pembatasan penggunaan cadar yang dikeluarkan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Bukittinggi. Kebijakan itu dinilai diskriminatif dan tidak berkeadilan. Tuntutan lainnya, pihak kampus diminta mencabut seluruh sanksi akademik bagi dosen dan mahasiswi bercadar di lingkungan Kampus IAIN Bukittinggi.
Rektorat IAIN Bukittinggi hingga kini belum memberikan tanggapan resmi tentang tuntutan sejumlah ormas Islam. Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Bukittinggi, Syahrul Wirda, mengatakan, rektorat masih melakukan pembahasan internal terkait tuntutan masyarakat tersebut.
“Kami sudah terima tuntutan kawan-kawan. Ini masih dirapatkan,” kata Syahrul.
Polemik penggunaan cadar berawal dari penonaktifan mengajar Dr Hayati Syafri, seorang dosen bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukittinggi. Hayati tidak diberikan jam mengajar karena keputusannya mengenakan cadar. Dia pun melaporkan kebijakan yang merugikannya itu kepada Ombudsman.
Anggota DPRD Sumatra Barat, Irsyad Safar, menyayangkan kebijakan IAIN Bukittinggi yang membatasi penggunaan cadar di dalam kampus. Menurut dia, alasan di balik munculnya aturan pembatasan cadar oleh rektorat tidak cukup kuat.
Dalam pandangan Irsyad, penggunaan cadar merupakan bentuk keyakinan seorang Muslimah dalam menjalankan agamanya. Artinya, tidak semestinya pihak kampus mengatur keyakinan yang dijalankan dalam menggunakan cadar.
“Sepemahaman saya, ulama memandang cadar ini ada yang wajib, ada yang sunah. Jadi, ketika jatuhnya malah dilarang, oleh kampus Islam pula, itu tidak bijaksana,” ujar Irsyad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika