REPUBLIKA.CO.ID Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta mantan ketua MPR Amien Rais dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berdamai. Ia berharap kedua tokoh negara tersebut segera menyelesaikan polemik di antara mereka secara kekeluargaan.
"Kedua-duanya ini adalah sahabat saya. Saya berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan baik," kata SBY, Rabu (21/3).
SBY mengatakan, kritik untuk pemerintah merupakan hal yang wajar dan masyarakat diperbolehkan melakukannya asalkan bukan sesuatu yang bersifat fitnah. Sementara itu, ia meminta agar pemerintah tidak cepat marah apabila mendapatkan kritik.
"Itu tak boleh dihalang-halangi. Hak rakyat untuk mengkritik pemerintahnya jika dianggap belum menjalankan tugas dengan benar. Pemerintah tak boleh alergi dengan hal ini,” kata SBY menerangkan.
Selama 10 tahun menjabat presiden, kata SBY, dirinya sering mendapatkan kritikan yang jauh lebih keras dari saat ini. Meski begitu, pemerintahannya tak jatuh di tengah jalan.
Ia meletakkan jabatan tepat pada waktunya. "Namun, entah kenapa yang dulu keras mengkritik saya itu malah sekarang lebih banyak diam," ujar Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.
Sebelumnya, Amien Rais melontarkan kritik kepada pemerintah yang berkuasa saat ini. Ketua Majelis Kehormatan PAN ini mengatakan, ada pembohongan dalam program pembagian sertifikat tanah karena ia menilai sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai kelompok tertentu.
Selanjutnya, Luhut kemudian menanggapi kritikan tersebut dengan mengatakan program sertifikat tanah harus terus berjalan. Ia membantah pernyataan Amien yang menyatakan program tersebut membohongi masyarakat. Bahkan, Luhut terkesan mengancam Amien dengan mengaku akan membuka “dosa-dosa masa lalu” Amien.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi pun menegaskan, pernyataan Menko Kemaritiman Luhut tak mewakili sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi). "(Pernyataan) Pak Luhut, menurut saya, tidak mewakili sikap Presiden. Ini perlu digarisbawahi," ujar Johan.
Johan mengatakan, pernyataan Luhut merupakan sikap pribadinya dan bukan mencerminkan sikap pemerintah. "Tidak mencerminkan sikap Presiden atau sikap pemerintah. Itu lebih kepada sikap pribadi Pak Luhut yang gaya penyampaiannya seperti itu," ujarnya lagi.
Bantahan menteri
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil membantah pernyataan Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais yang menyebut program pembagian sertifikat tanah merupakan pengibulan yang dilakukan oleh pemerintah. Ia menyebut program pemerintah untuk membagikan sertifikat hak atas tanah tersebut dilakukan agar masyarakat memiliki aset hidup.
"Ada teori yang disebut atau dibuat oleh Hernando de Soto, ekonom dari Peru. Dia mengatakan, tanah yang tidak punya sertifikat itu adalah aset yang idle. Tetapi, begitu tanah itu diberikan sertifikat, menjadi lebih aset, aset yang hidup. Itu yang kita inginkan. Bagaimana dia bilang kibul?" kata Sofyan.
Pemerintah berharap, dengan memiliki aset tanah yang sudah memiliki sertifikat, masyarakat dapat menjaminkan asetnya ke perbankan. Sebab, kata Sofyan, masyarakat yang tak memiliki sertifikat tanah selama ini merasa kesulitan mendapatkan pinjaman finansial dari perbankan.
"Dengan begitu, kita sertifikatkan. Mereka itu punya tanah, entah tanahnya 50 meter, entah 100-200 meter atau berapa pun, mereka perlu modal, tinggal pergi ke bank atau ke pegadaian, kemudian menjaminkan sertifikat tersebut," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika