REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Wakil Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Priyo Budi Santoso mewacanakan kembali Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik gubernur maupun bupati/wali kota melalui DPRD setempat. Alasannya, pelaksanaan Pilkada langsung dan serentak sekarang ini tidak sebanding dengan energi yang dikeluarkan jika terpilih.
"Ternyata Pilkada langsung pemilihan gubernur dan bupati/walikota menyisakan luka yang lama sembuhnya. Lukanya banyak, politik, sosial, ekonomi, energi yang tertumpah besar termasuk uang atau logistik. Seolah-olah tidak sebanding jika terpilih dengan energi yang dikeluarkan itu," kata Priyo Budi Santoso di Bandar Lampung, Rabu (28/3).
Priyo mengapresiasi kepada pasangan calon kepala daerah yang telah rela berlaga pada Pilkada serentak secara langsung di berbagai daerah di Indonesia. Padahal, ia menilai calon kepala daerah tersebut tahu bahwa energi dan logistik yang dikeluarkan tidak sebanding kalau dia jadi nanti, termasuk luka sosial yang harus ia obati.
"Saya merasa gundah, situasi demokrasi yang kita bangun sekarang telah mengalami proses yang begitu bebasnya. Kita berada pada fase anomali demokrasi yang sebenarnya cukup membahayakan jika kita tidak sadar untuk mendandaninya," ujarnya.
Menurutnya, apa yang terjadi sekarang pada pilkada langsung bila dibiarkan kebablasan merebaknya berita-berita kosong atau bohong (hoax), maka akan merusak sendi-sendi dan nilai-nilai bangsa, yang akan tergerus. Untuk itu, dampak tersebut harus diantisipasi segera.
Mengenai peran ICMI sendiri dalam pembahasan pilkada kembali ke DPRD, ia mengatakan, pembicaraan ini sudah sering dilakukan tepatnya dalam mengevaluasi capaian-capaian. "Tapi memang belum pada kesimpulan harus merobak seperti apa. Saya sendiri mengusulkan jangan ragu juga kalau ada pemikiran untuk mendukung pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD. Dan jangan marah kalau ada usulan semacam ini," katanya.
Ia menegaskan kalau itu adalah pertimbangan untuk kebaikan, bisa saja saja pendapat itu seperti orang asing di padang pasir, kecuali bila pilkada langsung ada jaminan tidak merusak sendi-sendi tata budaya kekeluargaan yang sudah lama menjadi citra khas nenek moyang kita. "Hari ini hancur itu, masyarakat kita gampang tersulut amarah karena persoalan gesekan politik dan sosial. Antarpemimpin harus bertanggung jawab, pemimpinlah yang harus merubahnya," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika