REPUBLIKA.CO.ID, JATINANGOR -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, merasa sedih dengan banyaknya kontestan pemilu kepala daerah serentak 2018 yang terjerat kasus hukum yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya sedih. Mereka bagian dari keluarga saya," ujar Tjahjo di IPDN Jatinangor, Kamis (5/4).

Namun, Tjahjo memastikan, pihaknya menghargai dan tidak akan mengintervensi proses hukum yang dilakukan KPK. "Kami tidak bisa intervensi. Kami hargai proses yang dilakukan KPK," katanya.

Tjahjo pun, meminta calon kepala daerah yang tersandung kasus ini harus proaktif menjalani setiap proses hukum yang dilakukan KPK. "Harus proaktif, harus mau memberi penjelasan apa adanya dan kooperatif," katanya.

Tjahjo menjelaskan, tingkat partisipasi pemilih menjadi indikator utama suksesnya ajang pemilihan umum. Pesta demokrasi baik kepala daerah, legislatif, maupun presiden tidak akan optimal jika sedikit warga yang menyalurkan hak pilihnya.

"Kunci suksesnya pemilu ada di tingkat partisipasi yang meningkat," katanya.

Selain itu, Tjahjo mengajak seluruh pihak bersama-sama menciptakan pemilu yang aman dan nyaman. Karena, masyarakat harus dibuat gembira dengan hadirnya pesta demokrasi ini. "Jangan bangun suasana ketegangan. Jangan dibuat masyarakat takut, pesimis, fitnah-fitnah tidak benar," katanya.

Oleh karena itu, Tjahjo mengajak pasangan calon dan tim untuk beradu gagasan dalam meraih simpati pemilih. Ia berharap, jangan ada kampanye kebencian, fitnah, maupun SARA. Pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak 2018 ini, merupakan tahapan konsolidasi demokrasi jelang pemilu legislatif dan presiden 2019.

"Kita dorong calon adu konsep, adu gagasan, adu ide untuk mengejar ketertinggalan," katanya.

Infografis Pejawat Ditangkap KPK

Ikuti Whatsapp Channel Republika