REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Permintaan agar pengelola Apartemen Kalibata City diganti semakin kuat. Setelah muncul pernyataan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Abraham Lunggana, kini warga pun menuntut hal yang sama.
Perwakilan Komunitas Warga Apartemen Kalibata City, Wenwen Zi, mengatakan pengelola dinilai gagal mengatasi masalah prostitusi di Apartemen Kalibata City. Padahal, kasus ini sudah terjadi secara berulang.
"Dari dulu kan prostitusi ini muncul lagi, muncul lagi," kata Wenwen saat dihubungi Republika via telpon, Kamis (5/4).
Wenwen juga menuturkan, banyak sekali ketidakpuasan warga terhadap pengelola. Pengelola dinilai memperlakukan warga secara semena-mena. Pengelola juga tidak transparan dalam mmelaporkan pengelolaan keuangan mereka.
"Uang-uang yang dibayarkan tidak transparan. Jadi memang pengelola tidak memuaskan," kata dia.
Sebagai contoh, kata Wenwen, pengelola menerapkan uang iuran pengelolaan lingkungan (IPL) dua kali lebih besar daripada rusunami lain. Namun, perawatan yang diberikan tidak lebih baik.
"Kita bayar dua kali lebih mahal padahal sama aja maintenance-nya, lebih amburadul malahan," ujar dia.
Wenwen tinggal di Tower Palem. Ia mengatakan, biaya IPL yang dibayarkan mencapai Rp 14.500 per meter persegi. Padahal, di rusunami lain seperti Sentra Timur Residence, biaya IPL hanya Rp 7.500 per meter persegi, sudah termasuk biaya parkir. Dengan IPL dua kali lebih mahal, pengelola Apartemen Kalibata City masih memungut uang parkir sebesar Rp 200 ribu per mobil per bulan.
Warga juga sudah melakukan tuntutan hukum kepada pengelola terkait pengelolaan listrik dan air. Pihak pengelola diduga melakukan mark-up, sehingga biaya listrik dan air menjadi lebih mahal.
"Kami sedang gugatan di PN Jaksel. Karena ada mark-up. Tarifnya lebih tinggi dari tarif IPL. Besok tanggal 11 (April) akan diputuskan. Putusannya besok Rabu," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika