REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYITAW -- Seorang pejabat PBB senior mengatakan, Myanmar belum siap untuk melakukan repatriasi pengungsi Rohingya. Pejabat tersebut mengatakan, hal itu setelah melakukan kunjungan selama enam hari ke negara Asia Tenggara tersebut.

"Dari apa yang saya lihat dan dengar dari orang-orang - tidak ada akses ke layanan kesehatan, kekhawatiran tentang perlindungan, berlanjutnya pemindahan - kondisi tidak kondusif untuk kembali," kata Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, Ursula Mueller, Ahad (8/4).

Minoritas Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Myanmar dituduh menghasut pembersihan etnis dan mendorong hampir 700 ribu Muslim ke Bangladesh.

Eksodus Muslim Rohingya itu mengikuti tindakan keras pada 25 Agustus oleh militer di negara bagian Rakhine barat laut. Pengungsi Rohingya melaporkan telah mengalami pembunuhan, pembakaran, penjarahan dan perkosaan, sebagai tanggapan terhadap serangan militan terhadap pasukan keamanan.

Pemerintah Myanmar berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memastikan repatriasi di bawah perjanjian pada November. Pihaknya berjanji perjanjian yang ditandatangani dengan Bangladesh itu akan adil, bermartabat, dan aman.

Myanmar sejauh ini telah memverifikasi beberapa ratus pengungsi Muslim Rohingya untuk kemungkinan repatriasi. "Kelompok itu akan menjadi kelompok pertama pengungsi dan dapat kembali ke Myanmar ketika itu nyaman bagi mereka," kata seorang pejabat Myanmar bulan lalu.

Pemberian akses terhadap Mueller ke Myanmar itu langka terjadi. Dia diizinkan mengunjungi daerah-daerah yang paling terkena dampak di negara bagian Rakhine. Dia juga bertemu dengan menteri pertahanan dan urusan perbatasan yang dikontrol tentara, serta pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi dan pejabat sipil lainnya.

"Saya meminta (pejabat Myanmar) untuk mengakhiri kekerasan, dan bahwa kembalinya para pengungsi dari (kamp pengungsi Bangladesh di) Cox's Bazar akan menjadi cara yang sukarela, bermartabat, ketika solusinya tahan lama," kata Mueller dalam sebuah wawancara di kota terbesar Myanmar, Yangon.

Pejabat Bangladesh sebelumnya telah menyatakan keraguan tentang kesediaan Myanmar untuk mengambil kembali pengungsi Rohingya. Myanmar dan Bangladesh sepakat pada Januari untuk menyelesaikan repatriasi sukarela para pengungsi dalam waktu dua tahun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika