REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Serangan bom bunuh diri terjadi di luar pusat pendaftaran pemilu di Kabul, Afghanistan, Ahad (22/4). Sebanyak 31 orang tewas dan sekitar 54 lainnya luka-luka akibat peristiwa tersebut.
Kepala polisi Kabul, Jenderal Daud Amin mengatakan, pembom bunuh diri menargetkan warga sipil yang tengah berkumpul di luar pusat pendaftaran pemilu untuk menerima kartu identitas nasional. Insiden terjadi di gerbang masuk pusat. "Ini adalah serangan bunuh diri," ungkapnya, dikutip laman the Guardian.
Ledakan bom tersebut cukup kuat dan menggema di seluruh Kabul. Setelah kejadian, polisi segera memblokir semua jalan menuju lokasi kejadian. Hanya ambulans yang diizinkan untuk melintas.
Milisi ISIS mengaku bertanggung jawab atas terjadinya serangan tersebut. Kelompok ekstremis tersebut menyatakan bahwa mereka menentang Afghanistan menyelenggarakan pemilu.
Kabul diketahui telah berulang kali menjadi target serangan bom bunuh diri milisi ISIS dan Taliban. Serangan terbaru ini cukup membuat warga di sana frustrasi dan kehilangan kepercayaan kepada negara. "Sekarang kami tahu pemerintah tidak dapat memberi kami keamanan. Kita harus bersenjata dan melindungi diri kita sendiri," kata Akbar, seorang warga Kabul yang menyaksikan serangan bom bunuh diri di luar pusat pendaftaran pemilu.
Selama dua bulan mendatang, otoritas berwenang Afghanistan berharap dapat mendaftarkan14 juta orang dewasa di lebih dari 7.000 tempat pemungutan suara. Hal inidilakukan dalam rangka menyambut pemilihan dewan dan distrik.
Pemerintah Afghanistan telah menawarkan perundingan damai dengan Taliban. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani bahkan tak mengajukan syarat apa pun kepada Taliban bila mereka bersedia duduk di meja perundingan.
"Pemerintah menawarkan perundingan damai kepada Taliban tanpa syarat apapun," kata Ghani dalam sambutannya dalam konferensi Kabul Process yang dihadiri pejabat dari 25 negara pada akhir Februari lalu.
Ghani pun mengajukan tawaran gencatan senjata dan pembebasan anggota Taliban yang kini ditahan. Ia juga mengatakan bahwa dirinya siap menerima peninjauan kembali konstitusi sebagai bagian dari sebuah perjanjian dengan Taliban.
Tawaran Ghani tersebut mewakili pergeseran sikap yang sangat signifikan. Sebab sebelumnya Ghani kerap menyebut Taliban sebagai kelompok teroris dan pemberontak. Namun Ghani menekankan, kerangka politik untuk perundingan perdamaian harus diciptakan melalui gencatan senjata dan mengakui Taliban sebagai kelompok politik yang sah dengan jabatan politik resmi. Sebagai gantinya, Taliban pun harus mengakui pemerintah Afghanistan dan menghormati peraturan hukumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika