REPUBLIKA.CO.ID, YEREVAN -- Presiden Armenia Armen Sarkissian mengatakan pada Rabu (25/4) akan memulai pembicaraan dengan kelompok-kelompok politik. Pertemuan dengan para kelompok politik ini diharapkan bisa menyelesaikan krisis politik di negara tersebut.
"Saya mulai konsultasi dengan para anggota parlemen dan kelompok-kelompok lain guna membahas situasi yang terjadi dan mencari jalan keluar atas masalah," kata Sarkissian dalam satu pernyataan.
Sementara itu polisi bergerak ke pusat ibu kota Yerevan tempat para pengunjuk rasa berkumpul untuk berdemonstrasi menentang elit yang berkuasa di Armenia, kata para saksi mata. Nikol Pashinyan, pemimpin oposisi yang membantu memaksa Perdana Menteri Serzh Sarksyan mengundurkan diri pada Senin, mengatakan ia siap menjadi perdana menteri negara itu dan akan tetap menekan elit sampai perubahan benar-benar disepakati.
Penjabat PM Armenia Karen Karapetyan, menyarankan penyelenggaraan pemilihan parlemen baru untuk mengakhiri krisis politik yang melanda negara itu selama hampir dua pekan. Karapetyan, yang menyerukan pemilihan baru, mengatakan jika Pashinyan merupakan pilihan rakyat, mereka dapat memilihnya.
"Ekonomi akan bermasalah jika krisis berlanjut," kata Karapetyan.
Sarksyan, yang sebelumnya menjadi presiden Armenia selama satu dekade, mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada Senin setelah aksi-aksi protes di jalanan terjadi hampir selama dua pekan, yang dipicu tuduhan-tuduhan ia memanipulasi konstitusi agar tetap berkuasa.
Sarksyan adalah sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada Senin pagi, tekanan pada pria berusia 63 tahun itu untuk berhenti meningkat tajam ketika tentara Armenia yang tidak bersenjata bergabung dengan protes anti-pemerintah di Yerevan, yang pertama kali dimulai pada 13 April.
"Saya bersalah," kata Sarksyan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya.
"Dalam situasi saat ini ada beberapa solusi, tetapi saya tidak akan memilih salah satu dari mereka. Ini bukan cara saya. Saya mundur dari kepemimpinan negara dan jabatan perdana menteri Armenia," demikian dalam pernyataan tersebut.
Di bawah konstitusi yang direvisi, perdana menteri sekarang memegang sebagian besar kekuasaan di negara Kaukasus selatan yang miskin tersebut, sementara kepresidenan sebagian besar menjadi jabatan seremonial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika