REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Rahma Sulistya, Amri Amrullah, Mas Alamil Huda
Kasus hilangnya dua nyawa anak akibat berebut sembako di Monas dalam acara "Untukmu Indonesia" pada Sabtu (28/4) berbuntut panjang. Pemprov DKI disebut tidak bisa lepas tangan dari kasus tersebut, padahal panitia acara dinyatakan melanggar izin dengan membagikan sembako dan mencatut logo pemprov. Sejumlah pihak yang merasa berkepentingan pun saling lempar tanggung jawab.
Dua anak yang menjadi korban adalah MJ (12) dan MR (10 tahun), warga Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara. Dalam surat kematian kedua korban, rumah sakit belum menyebutkan penyebab kematian dari kedua korban yang dilarikan dari acara tersebut.
Insiden itu pun mendapat kecaman dari sejumlah pihak, termasuk PAN. Bendahara DPP PAN Chandra Tirta Wijaya mengecam keras insiden tersebut. PAN meminta aparat keamanan tidak tinggal diam, segera mengusut siapa otak dan penyandang dana acara tersebut.
"Polisi perlu mengusut tuntas atas insiden ini, bukan hanya penyelenggaranya, tapi juga otak dan penyandang dananya," kata Chandra dalam konferensi pers di kantor DPP PAN, Kamis (3/5).
Ia berharap polisi tak sekadar mengejar nama panitia. Persoalan ini diharap tidak hanya selesai dengan uang duka kepada keluarga korban. "Harus dicari siapa yang bertanggung jawab dan diproses hukum," ujarnya.
Chandra meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya juga tidak hanya tinggal diam. Sebab, dalam penyelenggaraan acara pembagian sembako di Monas ini, izin dari pemprov disalahgunakan panitia.
Awalnya adalah izin festival menjadi perayaan ibadah dan pembagian sembako. Untuk itu, ia mengusulkan, termasuk di Pemda DKI, perlu dibentuk tim independen untuk menyelidiki penyalahgunaan izin ini.
"Karena banyak di pemda yang lepas tangan atas insiden ini. Sehingga banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata dia.
Tak sekadar diselesaikan dengan uang duka, tetapi dicari siapa yang bertanggung jawab dan diproses hukum. Termasuk di Pemda DKI perlu dibentuk tim independen untuk menyelidiki ini karena banyak di pemda yang lepas tangan atas insiden ini. Sehingga banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kecaman serupa juga datang dari Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Taufiqurrahman. Ia menilai acara yang diisi dengan bagi-bagi sembako ini tak ubahnya pembunuhan terhadap rakyat.
"Ini pesta rakyat yang membunuhi rakyat kalau begitu caranya. Saya minta panitia bertanggung jawab secara materiel dan nonmateriel kepada keluarga korban," kata dia saat dihubungi, Selasa (1/5).
Kuasa hukum korban pembagian sembako di Monas bernama Rizki, Muhammad Fatayyah mendampingi orang tua korban memberi keterangan pers di RT 12/RW 13 Pademangan Barat, Jakarta Utara, Selasa (1/5).
Anggota Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat ini menilai, meninggalnya dua anak itu menunjukkan bahwa panitia tidak antisipatif terhadap segala kemungkinan dari acara yang dilaksanakan. Taufik menyebut panitia tak profesional dalam menyelenggarakan acara.
"Panitia kurang perencanaan dan terkesan amatiran, tidak persiapkan alat medis di tempat acara, kemudian tidak diatur mekanisme pembagian," ujar dia.
Menurut dia, banyaknya warga yang mengantre untuk mendapat sembako murah menunjukkan kian buruknya kondisi ekonomi di tingkat bawah. Masyarakat harus rela berdesakan, bahkan mempertaruhkan nyawa, hanya untuk mendapat sembako.
Panitia pembagian sembako dari Forum Untukmu Indonesia (FUI) di Monas, Jakarta, mengakui adanya miskomunikasi dalam pelaksanaan acara membagi-bagikan sembako di Monas. Ketua Panitia FUI David Revano Santosa mengatakan, sejak awal pihaknya telah mengajukan izin untuk melaksanakan seluruh kegiatan, termasuk pasar murah.
Ini pesta rakyat yang membunuhi rakyat kalau begitu caranya
Ia mengklaim panitia mengajukan izin untuk beberapa kegiatan, seperti pasar murah, bakti sosial, kerohanian, dan kesenian. Satu izin lagi adalah kegiatan kebudayaan. Kegiatan yang terakhir ini, menurut Dave, dikendalikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
"Tapi ya sudahlah. Saya sudah resmi meminta maaf ke pemprov atas semua kesalahan atau apa pun juga," ujar dia ketika dihubungi melalui teleponnya di Jakarta, Rabu (2/5).
Untuk pasar murah, kata dia, panitia telah membagi-bagikan kupon untuk masyarakat. Namun, belakangan panitia baru mengetahui kalau dalam peraturan gubernur terdapat larangan berjualan di Monas sehingga pihak panitia beralih membagi-bagikan secara gratis.
Ia menegaskan tidak terkait dengan partai politik (parpol). Dia mengatakan, kegiatan bagi sembako tersebut murni kegiatan sosial.
"Acara pembagian sembako itu murni kegiatan sosial dan tidak ada kaitannya dengan partai politik tertentu," kata David.
Dave, panggilan David Revano Santosa, menegaskan, panitia sama sekali tidak terkait dengan sukarelawan Jokowi dan PDI Perjuangan, seperti tudingan pada media sosial. Bahkan, Dave juga menegaskan tidak kenal dengan politisi PDI Perjuangan Charles Honoris, yang disebut di media sosial sebagai sponsor acara.
"Saya sempat lihat unggahannya di media sosial. Saya sama Pak Charles aja enggak kenal," kata Dave.
Dave menegaskan, kegiatan bagi-bagi sembako yang dilakukan FUI di lapangan Monas, Jakarta, pada Sabtu (28/4) adalah murni kegiatan sosial. Bahkan, panitia telah melakukan upaya pencegahan berupa pelarangan penggunaan atribut politik di lokasi acara.
"Saya sudah koordinasikan semaksimal mungkin. Saya sudah usahakan. Di pintu masuk juga dipasang tulisan bahwa yang beratribut politik, seperti bendera dan kaus, dilarang masuk karena panitia tidak berhubungan dengan partai politik," katanya.
Soal sampah yang mengotori lapangan Monas yang dipersoalkan di media sosial, Dave menyatakan, panitia telah bertanggung jawab. "Soal sampah dan kebersihan lapangan Monas setelah acara menjadi tanggung jawab panitia. Sejak persiapan acara, kami sudah sampaikan hal itu," katanya. Menurut Dave, soal sampah dan kebersihan, panitia telah meminta bantuan kepada OPT Monas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Biayanya menjadi tanggung jawab panitia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika