REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa pemerintah tetap harus waspada terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang telah pulang dari Suriah. Pemantauan terhadap aktivitas mereka tetap harus dilakukan sebagai bentuk antisipasi.
"Ya harus waspada (WNI dari Suriah). Mereka juga harus dipantau," ujar Ryamizard di Istana Negara, Selasa (15/5).
Menurutnya, jumlah personel intelejen dari kepolisian atau lembaga lain dipastikan mencukupi untuk memantu pergerakan WNI yang telah pulang dari Suriah.
Dia pun berharap dengan kondisi seperti itu semua elemen masyarakat bisa ikut mengamankan lingkungannya dari pergerakan oknum-oknum yang mencurigakan. Hal itu karena bisa jadi mereka berniat meneror masyarakat melalui berbagai aksi. Bahkan, menurutnya, bila perlu mulai dari hansip, aparat keamanan lain, dan masyarakat sipil ikut karena hal itu berkaitan dengan keamanan negara.
Menurutnya, mengawasi pergerakan oknum yang mencurigakan tidak selalu harus oleh aparat kepolisian atau TNI. Sebab pengawasan bisa dilakukan dengan berbagai cara. "Jika kondisi mencekam seperti sekarang dibiarkan oleh aparat maka masyarakat tidak akan tenang dalam menjalankan aktivitas," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, saat meninjau tempat kejadian dan mendatangi Polda Jawa Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan rapat terbatas dengan sejumlah pimpinan kepolisian, TNI, dan menteri. Salah satu isi rapat tersebut yaitu agar semua lembaga termasuk imigrasi dan unsur lain bisa lebih waspada terhadap WNI yang telah pulang dari sejumlah negara rawan konflik termasuk Suriah. Melalui data yang ada diharap aparat keamanan bisa lebih waspada dan memantau kegiatan mereka karena dikhawatirkan mereka mendapat doktrin terorisme.
"Misalnya begitu pulang (dari Suriah) nama-nama yang sudah terdeteksi itu segera diinformasikan kepada seluruh aparat bahkan kepada masyarakat sehingga semuanya menjadi lebih waspada, seperti itu," ujar Moeldoko, Senin (14/5).