REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami asal-usul uang sebesar Rp 400 juta yang disita pada operasi tangkap tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara (Sultra). Uang tersebut diduga terkait dengan proyek infrastruktur di sana.

"Sekarang kita dalami dulu asal-usul uang Rp 400 juta itu. Pemberiannya secara lebih spesifik diduga terkait dengan apa. Sejauh ini kami duga terkait dengan proyek-proyek infrastruktur," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (23/5).

Ketika ditanya soal bupati mana yang terkena OTT, ia enggan menjawabnya. Hal itu akan diumumkan pada konferensi pers yang tak lama akan lagi dilakukan. Bupati tersebut, kata dia, yang pasti tidak mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah 2018 mendatang.

"Apakah nanti ada informasi keterkaitan dengan dukungan biaya politik atau ada biaya pilkada, nanti kita dalami lebih lanjut. Karena prosesnya kan masih berjalan di awal, kita baru amankan tadi sore dan malam tentu belum bisa disimpulkan saat ini," ujarnya.

Namun, lanjut Febri, yang pasti ada konsultan lembaga survei, tepatnya yang juga pihaknya amankan. Soal apakah konsultan itu ada kaitannya dengan tim sukses salah satu calon yang mengikuti pilkada di sana atau hal lainnya, hal tersebut belum dapat disampaikan pada malam ini.

"Yang pasti ada bupati salah satu kabupaten di Sultra dan sekarang sedang dilakukan proses pemeriksaan di Mapolres Baubau ya. Kita dibantu Polri di dalam operasi yang kita lakukan sore dan malam ini," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika