REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi X Fraksi PAN Anang Hermansyah, mengungkapkan alokasi anggaran untuk Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri dan pensiunan sebesar Rp 35 triliun merupakan angka yang cukup tambun bila dibandingkan tahun lalu. Kenaikannya sampai 68,9 persen.
"Sayangnya di saat bersamaan, 736 ribu guru honorer hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan," ujar dia dalam keterangan pers, Jumat (25/5).
Anang menuturkan, Pemerintah seharusnya membuat prioritas program sejak awal dan bukan menghambur-hamburkan anggaran hanya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). "Bukan bermaksud untuk menolak kebijakan THR dan gaji-13 untuk PNS, TNI/Polri dan pensiunan, namun semestinya pemerintah sejak awal membuat prioritas program. Bukan justru mengesankan jor-joran kepada PNS, namun tampak enggan dengan tenaga guru honorer," katanya.
Anang pun berharap Presiden Joko Widodo membuat terobosan untuk mengatasi persoalan tenaga guru honorer. Mengingat sebagian dari mereka masih menerima upah yang besarnya di bawah batas kelayakan.
"Saya berharap Pak Jokowi melakukan terobosan yang jitu untuk menyelesaikan persoalan guru honorer di sisa masa jabatan pak Jokowi. Karena faktanya, guru honorer kita tidak sedikit yang mendapat honor Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu," ujarnya.
Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengusulkan kepada pemerintah agar memangkas Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima para pejabat negara untuk diberikan kepada guru honorer. Ini hanya sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada mereka sekali dalam setahun.
"Di Malaysia, Perdana Menteri Mahathir Mohamad memotong gaji menteri untuk membayar utang negara. Bagaimana kalau kita minta gaji pejabat di pusat, apakah itu menteri, eselon 1 ataupun 2, dipotong langsung oleh pemerintah pusat lalu didistribusikan ke guru honorer sebagai THR mereka," kata Wasekjen FSGI Satriwan Salim.
Atau, lanjut Satriwan, bila tidak ingin gajinya dipangkas, maka perlu dipertimbangkan untuk memangkas sebagian THR yang diterima pejabat negara untuk kemudian disalurkan kepada guru-guru honorer. Menurutnya, cara ini sebagai ikhtiar kolektif khususnya dari pemerintah pusat.
"Kalau kita lihat perimbangannya di PP yang baru itu (PP 19/2018), itu kan ada banyak eselon 1, 2, 3, itu kan belasan juta bahkan puluhan juta. Bagaimana nasib teman-teman kita yang jumlahnya ratusan ribu orang ini," ujar dia.
Saat ini, Satriawan menuturkan, dari catatan FSGI, ada sekitar 700 ribu guru honorer yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka dibayar jauh di bawah kelayakan. Ada yang Rp 300 ribu per bulan, dan bahkan ada guru honorer di Nusa Tenggara Barat yang dibayar Rp 50 ribu per bulannya.
FSGI, papar Satriwan, juga meminta agar Pemerintah Daerah juga turut beinisiatif menyalurkan anggarannya untuk memberikan THR kepada guru honorer. "Bisa tidak pemerintah daerah berinisiatif memberikan THR kepada guru honorer ini," jelas dia.
Satriwan mengingatkan, guru honorer ataupun guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada hakekatnya menjalankan fungsi yang sama, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Keduanya sama-sama menjalankan fungsi pengajaran kepada anak didiknya di bangku sekolah.
Pemerintah bakal menaikkan anggaran THR dan gaji ke-13 bagi PNS, Polri dan TNI hingga 69 persen. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan, anggaran THR dan gaji ke-13 PNS ini diberikan karena pemerintah menilai kinerja aparatur sipil negara (ASN) makin baik.
Asman menganggap kenaikan THR dan gaji ke-13 tersebut sebagai hadiah dari pemerintah. "Karena hasil LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) itu naik signifikan luar biasa. Berarti sekarang program dan kegiatan sudah nyambung. Jadi manfaat dari sebuah anggaran sudah bisa dirasakan sekarang," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika