REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemerintah Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) sepakat untuk mengadakan reuni keluarga. Hal tersebut dilakukan guna mempertemukan kembali keluarga yang terpisah akibat pecahnya perang korea pada 1950-an.
Rencana itu dikemukakan usai pertemuan kedua negara yang berlangsung di kawasan bebas militer di desa Panmunjom. Tak hanya membicarakan reuni, kedua Korea juga membahas permasalahan terkait militer.
(Baca: Sempat Batal, Korut dan Korsel Kembali Adakan Pertemuan)
Pertemuan kali ini merupakan diskusi lanjutan dari deklarasi damai yang dilakukan Presiden Korsel Moon Jae-in dan Pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-un beberapa waktu lalu. Konferensi dipimpin oleh Menteri Unifikasi Korsel Cho Myoung-gyon dan Ketua Komite Persatuan Korut Ri Son Gwon.
Sementara, kedua pemerintah sepakat untuk melakukan reuni keluarga pada 22 Juni nanti. Pertemuan keluarga terpisah itu akan dilakukan di sebuah resor yang berada di Gunung Kumgang, sebelah utara perbatasan.
(Baca: Kim Jong-un Tegaskan Komitmen Terkait Denuklirisasi Nuklir)
Sekretaris Jendral Palang Merah Internasional Elhadj As Sy mengatakan, reuni keluarga merupakan isu sensitif yang dapat meningkatkan kepercayaan kedua negara. Namun, hal tersebut kerap tertunda lantaran tidak adanya kesepakatan politik.
"Dengan lebih banyak keterlibatan dan keterbukaan politik, banyak rintangan akan dapat dilampaui," kata Elhadj As Sy.
Sementara, pembicaraan lebih lanjut terkait isu militer akan dilakukan pada 14 Juni mendatang di utara Panmunjom. Pertemuan akan dilanjutkan empat hari berselang guna membahas seputar keterlibatan olahraga di Korsel.
Dalam kesempatan itu, Ri Son Gwon juga meminta pemerintah Korsel untuk memulangkan pekerja restoran Korut. Pekerja yang belum diketahui jumlahnya itu masuk ke Korsel melalui Cina pada 2016 lalu.
