REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Perdana Menteri Yordania, Hani Mulki dilaporkan telah mengajukan pengunduran dirinya kepada Raja Abdullah II, pada Senin (4/6). Pengajuan ini diberikan di tengah meluasnya protes atas rencana kenaikan pajak dan langkah-langkah penghematan oleh pemerintah.

Protes anti-pemerintah kali ini merupakan protes terbesar di Yordania sejak 2011. Dalam beberapa hari terakhir, ribuan demonstran memenuhi jalan-jalan menuju ke kantor perdana menteri dan menuntut pengunduran diri Mulki.

(Baca: Ini Alasan Raja Desak PM Yordania Mundur dari Jabatannya)

Mulki telah menjabat selama dua tahun dan memimpin pemerintahan yang tidak populer. Ia mencoba menerapkan reformasi ekonomi yang diminta oleh Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengendalikan meningkatnya utang publik.

Perekonomian Yordania telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, sementara pengangguran semakin meningkat. Kondisi ini sebagian besar diakibatkan dari konflik di negara tetangga, Suriah dan Irak.

Pengunduran diri Mulki dilaporkan dua situs berita pemerintah, Hala Akhbar dan Al-Rai, pada Senin (4/6). Namun belum ada pengumuman resmi dari Pemerintah Yordania, meskipun pengunduran dirinya telah diantisipasi secara luas.

(Baca: Pengakuan Mantan Wakil PM Australia Soal Skandal Perselingkuhannya)

Raja Yordania, Raja Abdullah II, merupakan pembuat keputusan utama yang mendesak Mulki untuk mengundurkan diri. Akan tetapi ia juga memposisikan dirinya sebagai pemersatu di dalam pertarungan politik tersebut.

Selama bertahun-tahun, ia sering mengubah atau membubarkan pemerintahan sebagai cara untuk meredakan kemarahan publik. Belum jelas apakah laporan mengenai pengunduran diri Mulki akan menghentikan aksi protes.

Ikuti Whatsapp Channel Republika