REPUBLIKA.CO.ID, PUTRAJAYA -- Menteri tidak akan lagi dapat menerima hadiah di bawah kebijakan baru yang diberlakukan oleh pemerintah Pakatan Harapan. Mahathir Mohamad said that the Government is planning to impose this no-gift policy on ministers to their political secretaries. ">Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad mengatakan bahwa Pemerintah berencana untuk memberlakukan kebijakan tidak ada hadiah tentang menteri kepada sekretaris politik mereka.

(Baca: Mahathir Sebut Hukuman Mati Pembunuh Altantuya Bisa Dicabut)

Saat ini, peraturan ini hanya mencakup pegawai negeri. “Jika ada hadiah, mereka seharusnya hanya terbatas pada bunga, makanan dan buah-buahan. Anda tidak dapat menerima yang lain. Pemberi dan penerima akan salah,” kata Mahathir dalam konferensi pers setelah memimpin Komite Kabinet Khusus pertama pada pertemuan Anti-Korupsi, seperti dikutip The Star, Jumat (8/6).

(Baca: Mahathir Sebut Malaysia tak Bisa Tangkap Jho Low)

Dengan dibentuknya Pemerintahan, Integritas dan Komisi Antikorupsi (GIACC), beberapa lembaga yang ada akan ditempatkan di bawah wewenangnya. Ini termasuk Institut Integritas Malaysia (IIM), Biro Pengaduan Publik (BPA), dan Komisi Integritas Badan Penegak (EAIC).

Perdana menteri telah mengumumkan pembentukan GIACC pekan lalu, yang akan dipimpin oleh mantan komandan kepala Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC), Tan Sri Abu Kassim Mohamed.

Ikuti Whatsapp Channel Republika