Polri Antisipasi Aksi Teroris dan Serangan Fajar di Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menembak mati dan mengamankan terduga teroris di Subang dan Depok, Jawa Barat, dalam beberapa hari terkakhir. Polri mengklaim kelompok teroris akan melakukan aksi teror saat pelaksanaan pilkada serentak pada 27 Juni mendatang.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Setyo Wasito menyatakan, ancaman terorisme menjadi atensi Polri dalam mengamankan pilkada serentak. "Di dalam rencana pengamanan pilkada, ancaman teroris sudah masuk," ujarnya, Ahad (24/6).

Baca juga: Densus 88 Tembak Mati Terduga Teroris di Subang

Selain teroris, Polri juga memberikan perhatian khusus terhadap politik yang kerap muncul menjelang hari pelaksanaan pencoblosan atau dikenal dengan 'serangan fajar'. Setyo mengatakan untuk mencegah hal tersebut, Polri telah membentuk Satgas Politik Uang.

Setyo pun meminta masyarakat berperan aktif menekan pelanggaran Pilkada. Hal ini dapat diwujudkan bila masyarakat segera melapor ke petugas terdekat bila mendapati adanya pelanggaran Pilkada. "Tentang aman tidak aman itu kerja kita semua. Tugas kami Polri mengamankan tetapi masyarakat mempunyai tanggung jawab menjaga," kata dia.

Polri di tiap daerah melalui polda-polda terkait juga telah menyiapkan rencana operasi masing-masing. Misalnya, Polda Metro Jaya, meskipun DKI Jakarta tidak melaksanakan Pilkada Serentak, tapi salah satu resor wilayah hukumnya, yakni Depok akan melaksanakan Pilkada Serentak Jawa Barat. Dalam hal ini, Polda Metro pun mengaku siap melakukan pengamanan.

"Tentunya sudah kami persiapkan dengan rencana operasi. Seperti depok kan ikut pemilihan Gubernur Jawa Barat, itu kita siapkan anggota di Depok," kara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.

Argo pun mengimbau agar masyarakat tidak melanggar ketentuan pemilu. Mengingat, pelanggaran tersebut memiliki sanksi pidana, dan polisi akan bertindak sesuai ketentuan tersebut. "Ya tentunya (imbauan) yang berkaitan dengan kegiatan pilkada tidak melanggar UU Pilkada. Karena UU pilkada ada sanksi dan pidana," ucapnya.

Baca juga: SBY: Harapan Saya BIN, Polri dan TNI Netral di Pilkada