REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyebut Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) kembali melakukan serangan dengan rentetan tembakan. Tembakan yang tak terarah itu terjadi bertepatan pada hari pelaksanaan Pilkada Serentak di Nduga, Papua, Rabu (27/6). Akibatnya, pelaksanaan pilkada serentak harus ditunda.
Kepala Penerangan Daerah Militer XVII/Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi menuturkan, insiden itu terjadi sekitar Pukul 08.15 sampai 09.05 WIT. "Satuan Pengamanan gabungan Yonif 755/ Yalet dengan bantuan Brimob pengamanan Pilkada membalas tembakan sehingga terjadi kontak tembak antara Pasukan Keamanan TNI/Polri dengan KKSB di sekitar areal Bandara," kata Aidi, Rabu (27/6).
Terjadinya kontak tembak, Aidi mengatakan, karena kelompok bersenjata mengeluarkan tembakan berulang-ulang di berbagai tempat tampa arah yang jelas. Antara lain di belakang Kantor Bapeda Nduga, di sekitar Bandara Kenyam dan di belakang Kantor keuangan Kabupaten Nduga. Aidi menjelaskan, awalnya Pasukan keamanan TNI/Polri memperketat keamanan dan berusaha mengidentifikasi arah datangnya serangan.
"Anggota Pos Yonif 755/Yalet yang melihat langsung KKSB memegang senjata langsung membalas tembakan tersebut. Tidak ada korban dari kejadian tersebut dari pihak keamanan," ujarnya.
Aidi mengatakan, belum bisa dipastikan apakah dari pihak KKSB ada yang jatuh korban atau tidak. Karena mereka segera melarikan diri ke arah hutan. Namun, dia melanjutkan, kemudian diterima laporan dari warga Tourus Gwijangge bahwa anak mereka Yonggi Gwijangge (6 tahun) mengalami luka di kaki sebelah kiri akibat terkena peluru nyasar saat sedang berada di dekat rumahnya, sekitar 300 meter di belakang Pasukan TNI/Polri yang sedang KKSB.
"Setelah mendapatkan perawatan di Puskesmas korban kembali ke rumah karena hanya menderita luka ringan," ujar Aidi.
Pukul 11.48 WIT di belakang Kantor Polsek Kenyam telah tiba Danrem 172/PWY, Dandim 1702/Jayawijaya dengan menggunakan heli milik sipil. Selanjutnya dilaksanakan pertemuan antara Bupati Nduga, Wakil Bupati Nduga, LO Kepolisian Kenyam, Dandim 1702/Jayawijaya, Danrem 172/PWY di Pos Ramil Nduga.
Menurut Aidi, dalam pertemuan tersebut Bupati Nduga Yarius Gwijangge memberikan keterangan antara lain bahwa bupati telah berkomunikasi dengan pihak GPK bersenjata. Permintaan mereka bukan uang atau makanan akan tetapi minta Papua Merdeka.
Kelompok separatis yang sekarang berada di Kabupaten Nduga merupakan kelompok Gabungan dari Timika, Lani jaya, Puncak Jaya dan Nduga. Bupati juga menyampaikan untuk pelaksanaan Pilkada Gubernur di Wilayah Nduga lain daripada daerah lain. Hasil suara dari Kabupaten Nduga akan di sampaikan ke Provinsi setelah diketahui siapa yang unggul. "Artinya hasil suara pemilu dari Nduga menyatu untuk diberikan ke salah satu calon," ujar dia.
Aidi menuturkan, tujuannya supaya siapa nanti yang menjabat menjadi Gubernur memperhatikan pembangunan di Wilayah Kabupaten Nduga. "Itu sudah sering dilakukan karena mengikuti adat istiadat yang berlaku di Wilayah Kabupaten Nduga," ujar Gwijangge menambahkan.
Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Lukas Sadipun menanggapi pernyataan Bupati Nduga. Dia mengatakan terkait permintaan KKSB yang meminta merdeka pisah dari NKRI, Dandim menyampaikan tidak ada kompromi untuk NKRI ini. TNI akan menindak KKSB tersebut.
Untuk pelaksanaan Pemilukada tetap dilaksanakan karena tidak ada alasan menurut undang-undang Pemilu tidak dilaksanakan. Die menjelaskan, terkait hasil suara mau diberikan ke salah satu calon tertentu itu bukan urusan aparat sebagai pihak keamanan. "Tugas kami yaitu harus mengamankan dan menyukseskan pemilu secara demokratis sesuai aturan yang berlaku. "Inti dari pertemuan yaitu menyepakati untuk pemungutan suara/pencoblosan dalam Pilkada tetap dilakukan besok terpusat di Kota Kenyam," ujar Aidi.
Selesai pertemuan, Bupati didampingi Danrem dan Dandim meninjau perkantoran dan situasi Masyarakat. Saat ini sebagian masyarakat khususnya warga pendatang masih mengungsi di Koramil dan Polsek Nduga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika