REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban Din Syamsuddin meragukan hasil survei yang mengungkapkan 41 masjid pemerintah di Jakarta terindikasi radikal. Justru survei tersebut hanya akan menimbulkan kecemasan dan memecah kerukunan di kalangan umat Islam.

“Jangan melempar isu secara verbal karena bisa menimbulkan keresahan masyarakat,” ujarnya saat konferensi pers Para Pemuka Agama Kebangsaan di Kantor Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), Selasa (10/7).

Ia meminta masyarakat tidak cepat mempercayai penilaian yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Sebab, penelitian tersebut bisa dilakukan dengan paradigma yang salah terhadap pemahaman radikalisme.

“Hati-hati memberikan penilaian sering kali terjebak parameter. Diungkapkan saja, masjid mana yang terkena radikalisme, dan jangan melempar isu secara verbal,” ucapnya.

Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) melakukan survei terhadap 100 masjid pemerintahan di Jakarta. Survei terhadap 100 masjid tersebut terdiri dari 35 masjid di Kementerian, 28 masjid di Lembaga Negara dan 37 masjid di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketua Dewan Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Agus Muhammad mengatakan, survei itu dilakukan setiap shalat Jumat dari 29 September hingga 21 Oktober 2017. Kemudian, tim survei menganalisis materi khutbah Jumat yang disampaikan, dan hasilnya ada 41 masjid yang terindikasi radikal.

"Dari 100 masjid itu 41 kategorinya radikal. Radikal rendah itu tujuh masjid, radikal sedang 17 masjid, dan radikal tinggi itu 17 masjid," ujar Agus saat dihubungi Republika.co.id, Senin (9/7).

Ikuti Whatsapp Channel Republika