REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik keras operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Lapas Sukamiskin Bandung Sabtu (21/7) lalu. Ia pun mempertanyakan peran sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) yang dibentuk di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
"Saya nanya sekarang ke Pak Jokowi mana itu saber pungli? Ini semua omong kosong. Negara kehilangan arah dalam penegakan hukum hingga semuanya kacau, tidak ada kepastian. Wara wiri kesana kemari bikin ribut nggak jelas," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (23/7).
Menurut Fahri KPK hanya sibuk mencari sensasi untuk menekan agar KUHP tidak diteruskan. Menurutnya sistem pemasyarakatan itu bukanlah tanggung jawab KPK.
"Jadi yang dia lakukan sebenarnya cari-cari sensasi kaya begini. Maen masuk ke lapas segala macem yang bukan merupakan kewenangan dia," ujarnya.
Ia pun beranggapan KPK tidak memiliki pekerjaan lagi sehingga melakukan operasi intelijen. Lembaga penegak hukum seperti KPK menurutnya tidak diperbolehkan melakukan operasi intelijen.
"OTT itu definisi yang nggak ada di dalam undang-undang ada di dalam KUHAP itu adalah operasi intelijen, ini fatal sebetulnya," tegasnya.
Sementara, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengaku stres setelah terbongkarnya praktik jual beli sel mewah di Lapas Sukamiskin. Menurut Yasonna, perbuatan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen telah mencoreng kementerian yang dipimpinnya.
"Ini benar-benar memalukan. Saya stres. Dalam artian, kebangetan banget ini. Ini saya akui. Sudah tidak bisa ditolerir," kata Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (23/7).
Politikus PDIP ini mengakui pembenahan Lapas, terutama Lapas Sukamiskin menjadi pekerjaan berat Kemkumham. Hal ini lantaran lapas tersebut diisi para koruptor yang secara finansial sangat memadai untuk menggoda petugas hingga kalapas.
"Khusus Tipikor itu jadi persoalan. Mungkin petugas kita digoda. Rp 10 juta enggak mempan, Rp 20 juta enggak mempan, Rp 100 juta baru dia goyang, langsung mabok dia. Ini kan orang yang di dalam agak apalah. Tiba-tiba masuk di tempat sebatas, akan berupaya bermanuver. Kalau memang integritas petugas kami lemah, akan bahaya sekali. Kalau kalapas mandek, harusnya pimpinan di atas yang melakukan pengawasan. Maka itu harus saling bertanggung jawab," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika