REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara resmi meluncurkan beroperasinya Bus Rapid Transit (BRT) dengan rute Purwokerto-Purbalingga. Peresmian beroperasinya BRT dipusatkan di Terminal Bulupitu Purwokerto, Senin (13/8).
Dalam kesempatan itu, gubernur bersama beberapa pejabat lainnya sempat menjajal kendaraan bus tersebut. Namun bus tidak dijalankan seusai rute Purwokerto-Purbalingga, melainkan hanya di seputaran Kota Purwokerto untuk kemudian kembali ke terminal.
Gubernur menyebutkan, pengoperasian BRT oleh Pemprov Jateng untuk rute Purwokerto-Purbalingga ini, merupakan yang kedua di Jateng setelah pengoperasian BRT rute Semarang-Bawen. Tujuannya, untuk menarik kembali minat masyarakat untuk menggunakan sarana transportasi umum, yang selama ini lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi.
''Terlebih bagi pengguna kendaraan sepeda motor, karena angka kecelakaan lalu lintas tertinggi didominasi oleh pengendara sepeda motor,'' jelasnya.
Untuk menarik minat masyarakat ini, Ganjar menyebutkan, pihaknya telah berupaya agar layanan yang diberikan BRT ini cukup nyaman. Antara lain, kondisi bis sejuk ber-AC, jadwal waktu yang tepat, dan frekwensi yang cukup rapat sehingga masyarakat tidak menunggu terlalu lama.
Bahkan dia juga menyebutkan, untuk layanan BRT ini pihaknya juga memberlakukan tarif tiket yang murah bagi kalangan pelajar dan buruh. Tujuannya, agar mereka tertarik menggunakan BRT.
''Ke depan, saya berharap tidak adanya ada 1 koridor ini saja yang bisa dilayanai BRT, tapi juga koridor-koridor lainnya,'' katanya.
Ia juga berharap, BRT kelak bisa ada di seluruh wilayah eks Karesidenan yang ada di Jawa Tengah. ''Saat ini BRT sudah ada di Semarang dan yang melayani rute di eks Karesidenan Banyumas. Mimpi saya, semua eks karesidenan di Jateng, nantinya ada BRT,'' jelasnya.
Untuk itu, dia menyambut baik pernyataan Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiadi, yang juga hadir dalam acara tersebut. Dalam sambutan sebelumnya, Dirjen menyatakan siap membantu pemerintah Provinsi Jateng bisa ingin mengembangkan BRT di wilayahnya.
Kepada wartawan, Dirjen menyatakan, Kemenhub saat ini sedang melakukan pengadaan BRT sebanyak 280 unit. ''Tahun depan, rencananya ada 400-an unit lagi yang kita pusat,'' jelasnya.
Menurutnya, BRT tersebut akan didistribusikan ke pemerintah provinsi yang siap mengoperasikan BRT. ''Tujuan kita mengadakan BRT, memang untuk mendorong kota-kota besar dan kota-kota provinsi untuk memperbaiki sarana layanan angkutan umumnya,'' kata dia.
Namun diakui, untuk membantu pemerintah daerah yang ingin mengoperasikan BRT, pihanya harus mengecek kesiapan anggaran dan operator yang ada di daerah bersangkutan. Hal ini karena pemerintah daerah, sedikit banyak harus memberikan subsidi agar BRT tersebut bisa tetap beroperasi maksimal.
''Filosofi operasional BRT memang bukan untuk mencari keuntungan. Tapi lebih pada aspek pelayanan yang baik dan nyaman, sehingga harus ada anggaran subsidi,'' katanya.
Meski demikian Budi juga menyatakan, kalau memang pemerintah daerah tidak mampu mengalokasikan subsidi karena ada kebutuhan anggaran lain yang lebih mendesak, maka pemerinta pusat melalui kemenhub juga siap untuk memberikan subsisdi.
''Saat ini, subsidi angkutan umum lebih banyak diberikan pada jalur-jalur perintis dan terisolir. Namun ke depan, bisa saja skema subsidi ini diberikan untuk pengoperasian BRT,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika