REPUBLIKA.CO.ID,PALEMBANG--Universitas Sriwijaya membenarkan tidak melibatkan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan mensosialisasikan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Nasional ke Sekolah Menengah Atas pada awal Januari 2013.

"Universitas Sriwijaya (Unsri) memang tidak mengajak Diknas karena memilih untuk mendatangi langsung sekolah-sekolah hingga ke tingkat kabupaten/kota. Semula, menilai hal ini cukup efektif namun setelah dipraktekkan ternyata masih banyak kepala sekolah yang lalai," kata Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Unsri Zulkifli Dahlan di Palembang, Senin.

Ia mengemukakan, sejumlah sekolah terdata belum mendaftar ke Pangkalan Data Siswa Sekolah (PDSS) yang merupakan pusat data nasional penerimaan mahasiswa perguruan tinggi.

Akibatnya, siswa lulusan sekolah itu tidak mendapat kesempatan mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) 2013, karena tidak memiliki nomor pokok sekolah nasional (NSPN) sebagai persyaratan untuk mendaftar secara online.

"Jika sekolah tidak mendaftar ke PDSS maka secara langsung tidak memiliki pin yang akan digunakan siswa mendaftar SNMPTN secara online," ujarnya.

Namun, bagi yang sudah terlanjur mengingat pendaftaran PDSS telah ditutup, maka pihaknya memberikan kesempatan melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Hanya saja, hal itu suatu kerugian bagi siswa mengingat kuota SBMPTN terbilang jauh lebih sedikit yakni berkisar 20 persen, dibandingkan SNMPTN yang mencapai 50 persen.

Selain itu, para lulusan SMA itu akan bersaing juga dengan lulusan tahun sebelumnya yang ingin kembali mengikuti saringan masuk. Kemudian, mengikuti SBMPTN diharuskan membayar, sedangkan SNMPTN ditetapkan gratis oleh Dinas Pendidikan Tinggi.

"Kesempatan masih ada, namun peluangnya saja yang berbeda. Jadi, tidak benar jika sekolah tidak mendaftar ke PDSS maka siswanya sama sekali tidak bisa ikut saringan masuk perguruan tinggi. Hanya beda jalur saja," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumsel Ade Karyana menyesalkan keputusan Unsri tidak melibatkan pihaknya dalam sosialisasi selama dua pekan itu.

"Andai saja Diknas diajak, tentunya akan didorong para kepala sekolah melaksanakan tugasnya dalam mendaftarkan para siswanya untuk mengikuti seleksi perguruan tinggi. Selama ini, tugas seperti itu tidak dibebankan kepada mereka karena siswa sendiri yang bersifat aktif mendaftarkan diri, dan mungkin saja lalai atau sama sekali tidak tahu," ujarnya.

Informasi dari Unsri, sebanyak 929 sekolah di Sumsel terdata memiliki lulusan SMA, namun hanya 488 sekolah yang mendaftar ke PDSS. Sementara yang menyelesaikan tugas pengisian data itu hanya 449 sekolah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika