REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Rektor UGM, Dwi Korita Karnawati mengatakan, pihaknya sudah melakukan dan menghasilkan berbagai kajian dari semua bidang ilmu terkait korupsi.
Kajian tersebut akan dijadikan bahan dasar bagi pihak UGM dalam penyampaikan mata kuliah antikorupsi di kampus tersebut. Hal ini dilakukan agar UGM tidak ikut andil dalam menambah koruptor di Indonesia melalui lulusannya.
"Dari berbagai kajian, langkah nyata agar tidak menambah koruptor di Indonesia adalah melalui pendidikan. Hasil kajian akan digunakan sebagai bahan kuliah anti korupsi di UGM," ujarnya saat seminar kajian strategis antikorupsi di UGM, Selasa petang (10/3).
Selain melalui mata kuliah anti korupsi langkah lain yang akan dilakukan UGM adalah mengangkat isu anti korupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa."Jangan sampai masalah penanggulangan korupsi ini hanya temporer saat rame-rame saja.
Ada sekolah anti korupsi, peneliti dan mahasiswa juga melakukan riset penanggulan korupsi," katanya.
UGM kata dia, juga sudah melakukan KKN anti korupsi. "Kita akan mencari jalan yang berkelanjutan bukan hanya rame-rame sesaat," ujarnya.
Sementara itu Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenal Arifin Mochtar dalam kesempatan itu mengatakan, UGM punya hutang besar terkait korupsi ini. Sebab saat kekuasaan eksekutif sangat kuat UGM menarik pendulum ke arah legislatif dan ternyata korupsi luar biasa.
"UGM juga punya peran besar korupsi di polisi dan TNI karena yang membuat cetak biru TNI-Polri adalah UGM. Karenanya UGM punya tanggungjwab besar dan punya utang besar untuk itu," katanya.
Karenanya kata dia, inilah saat semua civitas akademika UGM harus berjuang bersama-sama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. "Saatnya semua civitas akademika berjalan bersama dalam pemberantasan korupsi termasuk menghardik pemimpin yang tidak bergerak dalam pemberantasan korupsi," katanya
Ikuti Whatsapp Channel Republika