REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kinerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dinilai sudah cukup baik. Meski demikian, Asosiasi Pendidikan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) menganggap masih banyak yang harus dibenahi di tahun mendatang. “Namun demikian carut marut yang harus dia benahi masih sangat banyak,” ungkap Ketua Aptisi, Edy Suandi Hamid kepada Republika.co.id, Jumat (25/12).

Edy menyarankan Menristekdikti untuk lebih berani lagi ke depannya. Dalam hal ini terkait pemberlakuan moratorium tentang pendirian Perguruan Tinggi (PT) baru. Pasalnya, selama ini jumlah PT sudah terlalu banyak. 

Menurutnya pemerintah juga perlu mengaudit kembali secara terbuka pemberian izin yang dikeluarkan menteri sebelumnya. Hal ini perlu dilakukan karena pendiriannya banyak yang jauh dari persyaratan minimal.  “Soal ijazah palsu dan aspal, sayang sekali gebrakan terhenti,” ujar Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) ini. 

Padahal publik berharap permasalah ini dapat dibongkar hingga penarikan semua ijazah yang tidak memenuhi norma akademik. Apalagi, dia melanjutkan, diduga banyak petinggi yang ijazahnya juga  tidak jelas.

Selain itu, Edy menambahkan, berbagai pelaksanaan UU Nomor 12 tetang Pendidikan Tinggi juga banyak yang belum terealisasi. Misalnya perihal akreditasi juga masih menjadi catatan yang belum tuntas. Hal ini berkenaan dengan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang hingga saat ini belum berjalan.

“Saat ini baru ada LAM Perguruan Tinggi Kesehatan (PTKes) yang ini pun dikeluahkan biayanya,” jelas Edy. 

Menurut dia, Menteri seharusnya bisa menstimulusisasi LAM-LAM ini. Pemerintah juga bisa memasukkan hal ini dalam APBN sehingga tidak menimbulkan beban biaya bagi PT.

Ikuti Whatsapp Channel Republika