REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Riset, Teknomogi dan Pendidikan Tinggi (kemenrisetdikti) menginstruksikan pada perguruan tinggi swasta agar meningkatkan akreditasinya. Salah satu tujuannya, yakni untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkualitas.
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir menjelaskan, meningkatkan kualitas perguruan tinggi salah satunya dapat diukur dari peningkatan akreditasi suatu perguruan tinggi. Ia menjabarkan, pada 2015, hanya dua perguruan tinggi di Indonesia yang masuk dalam peringkat 500 besar dunia.
"Permasalahannya masih seputar kualitas dan mutu, ini yang harus didorong terus," kata Nasir dalam Rakorda Kopertis Wilayah III Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/11).
Ia memastikan pihaknya akan mendampingi untuk melengkapi instrumen yang dibutuhkan untuk menjadikan perguruan tinggi terakreditasi A. Namun, ia tidak meminta Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memudahkan akreditasi. Ia meminta BAN-PT untuk mendampingi dan menjelaskan instrumen yang perlu ditingkatkan suatu perguruan tinggi. Ia menyebut, hingga Oktober 2016, ada 40 perguruan tinggi yang yang terakreditasi A.
Ia meyakini, perbaikan akreditasi akan mendorong perguruan tinggi memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Ia juga mengusulkan, para mahasiswa harus dapat memiliki ijazah sekaligus sertifikat kompetensi agar lebih dapat diterima di dunia kerja.
"Akreditasi adalah kebutuhan wajib karena apa, ukuran kualitas perguruan tinggi dilihat dari situ," ujar dia.
Nasir juga mendorong pada perguruan tinggi dengan akreditasi A, untuk meningkatkan akreditasi internasional. Ia berharap, lulusan perguruan tinggi Indonesia bisa memiliki sertifikat internasional. Namun, ia mengatakan, lulusan yang berpotensi untuk lulus uji kompetensi internasional, adalah lulusan yang berasal dari program studi yang terakreditasi internasional, baik itu yang berasal dari perguruan tingi negeri maupun swasta.
"Tidak ada lagi dikotomi negeri dan swasta. Kita harus menghilangkan ini sehingga tidak ada lagi yang namanya diskriminasi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika