REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy terpilih sebagai ketua umum Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) periode 2017-2022. Ia terpilih secara aklamasi dalam Kongres yang dibuka Presiden Joko Widodo di Solo, Rabu (9/8).

Terpilih sebagai nahkoda HIPIIS Muhadjir tak menampik bahwa tugas yang diembannya cukup berat. Tetapi dengan arahan presiden tadi, pihaknya berharap pengurus ke depan dapat lebih memfokuskan pada pengembangan ilmu-ilmu sosial untuk membangun bangsa dan mengantisipasi perubahan-perubahan yang cepat dan deras.

“Arahan bapak presiden sangat tepat, kita arahkan ilmu sosial dan penelitian-penelitian sosial untuk memberi kontribusi pada bangsa dengan menyiapkan kerangka kebijakan baik bidang ekonomi, bidang politik, maupun di bidang sosial yang bisa digunakan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan,” terang Guru Besar Universitas Negeri Malang ini.

Kongres HIPIIS ke-X juga dirangkai dengan International Conference yakni The 4th Sebelas Maret International Conference on Business, Economics, and Social Sciences (SMICBESS) dan The 1st Sebelas Maret International Conference on Social Sciences (SMICSOS), yang mendatangkan 3 keynote speakers yaitu Prof. James E. Owers dari Harvard University (USA),  Prof. Ali Fatemi dari DePaul University (USA) dan Prof. Amine Tarazi dari University of Limoges, Prancis.

Ketua HIPIIS terdahulu, Ravik Karsidi, menerangkan kongres yang dihadi seluruh pengurus pusat, pengurus cabang serta penggiat ilmu-ilmu sosial seluruh Indonesia dan beberapa peninjau dari luar negeri. “Kongres menyepakati Profesor Muhadjir Effendy sebagai ketua periode mendatang secara aklamasi,” kata rektor Universitas Sebelas Maret Solo (UNS) ini.

Ravik mengungkapkan bahwa, seperti tradisi penyelenggaraan kongres-kongres HIPIIS sebelumnya, pada kongres kali ini juga akan dilakukan penganugerahan “HIPIIS Social Science Award 2017”. Kali ini penghargaan diberikan kepada Emha Ainun Najib (Budayawan) dan Siti Zuhro (Peneliti Sosial Politik).

Sementara itu, dalam sambutannya presiden mendorong ilmuwan untuk lebih gencar melakukan riset-riset mengenai perubahan tatanan sosial sebagai dampak dari kemajuan teknologi, khususnya di bidang informasi.

"Sekarang kita harus menyiapkan kerangka kebijakan baik bidang ekonomi, bidang politik, maupun di bidang sosial yang bisa digunakan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan. Termasuk menyiapkan mode pembangunan sosial yang tepat sehingga perubahan-perubahan tersebut tidak merusak masyarakat kita," kata presiden.

Presiden berharap perubahan kebiasaan dan kemajuan teknologi dapat dikelola dengan baik serta membawa dampak yang positif bagi pembangunan bangsa dan negara. Kemajuan teknologi, ujar presiden, memungkinkan terjadinya perubahan dalam pola penyebaran ideologi termasuk ideologi radikal ataupun ideologi kekerasan yang sangat cepat.

"Banyak teroris yang belajar sendiri dari media sosial, kemudian menjadi teroris 'lone wolf' yang tidak bergabung dengan sebuah organisasi," kata presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika