REPUBLIKA.CO.ID,INDRAMAYU--Slogan pendidikan gratis bagi siswa sekolah yang selama ini diandalkan pemerintah, kenyataannya tidak terealisasi sepenuhnya di lapangan. Hal itu terbukti dari indeks pendidikan siswa yang masih minim.
''Pendidikan gratis yang benar-benar gratis tidak ada,'' ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Odang Kusmayadi, saat ditemui usai rapat paripurna penyampaian hasil reses fraksi DPRD Indramayu, Senin (1/12).
Odang menyebutkan, bantuan yang dikucurkan pemerintah bagi para siswa selama ini belum dapat menutupi seluruh biaya sekolah yang dibutuhkan siswa. Hal itu terlihat dari indeks pendidikan siswa yang masih jauh dari kondisi ideal.
Odang menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan sekolah siswa di sekolah, maka indeks pendidikan siswa SMK seharusnya mencapai Rp 5,5 juta per orang per tahun. Sedangkan untuk siswa SMA sebesar Rp 4,6 juta per orang per tahun dan untuk siswa SMP senilai Rp 3,5 juta per orang per tahun.
Namun kenyataannya, bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat bagi siswa SMA/SMK hanya Rp 1 juta per orang per tahun. Sedangkan dari pemerintah provinsi hanya Rp 300 ribu, dan dari pemerintah kabupaten dimasukkan ke dalam program kartu pintar.
''Indeks pendidikan kan dihitung dari kebutuhan siswa sekolah. Jika dihitung, selama ini baru terpenuhi sekitar 36 persen,'' kata Odang.
Begitu pula dengan bantuan yang diperuntukkan bagi siswa SMP, masih belum memenuhi indeks pendidikan siswa yang ideal.
Ketua FPKS DPRD Kabupaten Indramayu Ruswamembenarkan, belum terpenuhinya indeks pendidikan siswa di sekolah. Hal itupun menjadi dilema bagi sekolah karena kebutuhan dasar penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah, memang belum terpenuhi.
''Kalau sekedar belajar dengan standar biasa, bisa gratis,'' terang Ruswa.
Namun, lanjut Ruswa, pihak sekolah tentu ingin meningkatkan kualitas para siswa melalui berbagai program. Dari situlah kemudian muncul biaya tambahan yang membuat pendidikan gratis menjadi sulit terlaksana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika