Selasa 02 Dec 2014 20:48 WIB

Implementasi Kurikulum Pendidikan 2013 Lemah, Ini Solusi Komisi X DPR

Rep: c73/ Red: Erdy Nasrul
mohamad sohibul iman
mohamad sohibul iman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR, Sohibul Iman, mengatakan kurikulum  2013 secara substansi tidak ada persoalan. Kalau pun ada, menurutnya, adalah kesalahan kecil yang harus ada revisi minor. Namun demikian, Iman mengatakan terdapat kelemahan dari kurikulum 2013, yaitu pada sisi implementasinya.

"Kurikulum 2013 dibuat oleh kementerian lalu, tujuannya tentu untuk meningkatkan mutu pendidikan, kemudian dengan kementerian yang baru dievaluasi. Tentu nanti kita menunggu hasil evaluasi pemerintah," kata politisi PKS ini kepada Republika, Selasa (2/11).

Karena itu menurutnya, kurikulum pendidikan di Indonesia harus diperbaiki. Menurutnya, komisi X DPR akan merumuskan kembali hal tersebut dengan pemerintah. Ia menilai, harus ada penjadwalan ulang terkait masa uji coba dari suatu kurikulum. Kemudian, perlu diadakannya pelatihan bagi para guru. Tidak hanya itu, menurutnya, harus dibentuk pola pendistribusian buku dan penyiapan infrastruktur pendidikan.

Berhubung anggota DPR akan mengahadapi masa reses pada 5 Desember mendatang, maka menurutnya DPR baru akan memulai membahas dengan pemerintah pada Januari 2015 mendatang. Pemerintah dalam hal ini menurutnya, ialah kemendikbud.

Iman menyebutkan kelemahan dari kurikulum 2013. Pertama,menurutnya, masa uji coba kurikulum 2013 terlalu tergesa-gesa yaitu hanya 1 tahun. Sebelumnya, kurikulum 2006 melakukan uji coba hingga 3 tahun. Kelemahan dengan waktu uji coba seperti itu, menurutnya, sosialisasi pada para guru sangat tidak memadai. Sehingga guru menjadi kurang faham. "Bagamana bisa mengajarkan pada anak-anak, kalau guru saja tidak faham. Ke depan, harus dijadwal ulang masalah uji coba ini," kata Iman.

Kedua, dari sisi prasarana. Ia mengatakan, banyak daerah yang baru menerima buku untuk ajaran semester ganjil pada November lalu. Padahal, katanya, ajaran semester ganjil sudah akan berakhir. Hal ini menjadi persoalan, karena kurikulum 2013 sulit dilaksanakan sementara buku pegangan tidak ada. Dalam hal ini, ia menilai Kemendikbud kurang tegas dalam memaksa para distributor buku yang sudah ditunjuk pemerintah, untuk menjalankan fungsinya dengan baik.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement