REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Forum Mahasiswa Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) secara resmi menetapkan ketua umum baru untuk periode 2014-2015.
Luthfi Nur ‘Azkiya dari program Megister Agribisnis terpilih memimpin kepengurusan baru berikutnya.
Humas Forum Wacana IPB, Diki Danar mengonfirmasikan, secara umum kongres ke-12 yang digelar Sabtu (13/12) berjalan lancar. Meskipun sempat terjadi kericuhan yang dipicu oknum dari kelompok peserta.
Organisasi menilai, oknum sedari awal acara sudah tidak memiliki itikad baik. Misalnya dengan memasalahkan simbol pada pin yang dipakai salah satu pengurus forum.
"Mereka menganggap simbol (garuda merah) pada pin tersebut mengandung tendensi ke salah satu peserta pemilihan presiden 2014," kata Diki dalam rilisnya kepada ROL, Senin (15/12).
Pemilik pin, kata Diki, sudah mengklarifikasikan di depan lebih dari 200 orang peserta sidang. Namun, oknum yang diduga juga menyusupkan mahasiswa S1 di ruang sidang kongres pascasarjana IPB tersebut tetap saja bersikukuh. Bahkan, sampai maju ke meja pemimpin sidang dan merusak fasilitas sidang.
Dijelaskan, peserta kongres sudah melerai hingga dicapai kesepakatan kalau pemimpin sidang memberi peringatan dan mencabut hak suara juga hak bicara para oknum tersebut. Akhirnya, kata Dinar, mereka dikeluarkan dari ruang sidang dan sebagian lainnya walk out.
Para oknum tersebut, kata Diki, juga sempat mengintimidasi salah satu wanita peserta kongres di luar ruang sidang. Setelah keluar dari ruang sidang, mereka yang kemudian memberi nama kelompoknya sebagai Aliansi Mahasiswa Independen IPB juga melakukan pencemaran nama baik Forum Wacana IPB di media online nasional.
Kepengurusan Forum Wacana Pascasarjana IPB 2014-2015 menargetkan penguatan sinergi dengan jejaring di jurusan sekolah pascasarjana IPB. Termasuk melebarkan sayap ke forum ilmiah tingkat internasional.
Forum Wacana ini akan tetap konsisten berkontribusi memajukan dunia pertanian dan perairan Indonesia yang menjadi tuan rumah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika