REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi X, Reni Marlinawati mengatakan, tidak ada tambahan anggaran untuk program wajib belajar. Anggaran yang dikucurkan masih disesuaikan dengan program wajib belajar 9 tahun, bukan 12 tahun.

"Hingga saat ini program wajib belajar 12 tahun ini masih dalam pembahasan di DPR dan belum dalam bentuk keputusan," ujarnya kepada Republika, Jumat (20/2).

Sehingga, lanjut ia, belum ada kepastian program itu akan berjalan pada tahun ajaran baru ini atau tidak. Mengingat, hingga saat ini belum ada payung hukum yang disahkan.

Lagi pula, jika memang akan disahkan, ia ragu persiapan untuk program tersebut sudah matang. Apalagi program wajib belajar 9 tahun saja masih banyak yang belum dipenuhi.

"Meskipun, Dirjen Dikdas mengatakan cara mengatasinya dengan menerapkan shift pagi dan siang. Tapi, tetap saja apakah akses itu akan didapatkan oleh seluruh anak, setelah diwajibkannya belajar 12 tahun ini," lanjutnya.

Menurutnya, program wajib belajar 9 tahun masih banyak kekurangan dan perlu ditingkatkan dari segi fasilitas, sarana, dan prasarananya.

Karena itu, jika program wajib belajar 12 tahun tetap dipaksakan dikhawatirkan kekurangan dari program sebelumnya tak teratasi.

"Ketika program wajib belajar 12 tahun ini sudah menjadi kewajiban. Maka, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk lalai dan harus fokus dengan apa yang dijalankan dan telah ditetapkan. Dalam artinya lain, pemerintah harus konsekuen dengan program yang diajukan dan yang telah disahkan." katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika