REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya kejujuran dalam penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) 2015. Dia mengatakan, tak ada toleransi bagi siapa saja yang melakukan kecurangan dalam UN.

"Kita total memerangi yang namanya kecurangan dan kebocoran," ucapnya usai meninjau pelaksanaan UN di SMA 2 Gajah Mada, Selasa (14/4).

Jokowi melanjutkan, pemerintah menargetkan peningkatan indeks integritas sekolah melalui pelaksanaan UN yang jujur. Apalagi, kata dia, mulai tahun ini UN bukan lagi menjadi satu-satunya standar kelulusan. Oleh karenanya, Presiden menilai seharusnya tidak ada lagi praktek-praktek kecurangan yang sebelumnya marak ditemukan dalam ujian.

"Ujian nasional kan tidak lagi jadi penentu kelulusan, sehingga indeks integritas itu penting. Siswa yang jujur dan yang tidak jujur akan kelihatan," ucap Jokowi yang didampingi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan.

Menurut Jokowi, UN yang kini tak lagi menjadi syarat utama kelulusan juga memberi dampak positif pada siswa. Sebab, selain beban siswa menjadi berkurang, UN juga diharapkan dapat memicu tingkat kejujuran siswa.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Anies mengklaim tingkat kecurangan UN selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Menurutnya, ada 30 kabupaten di seluruh Indonesia yang memiliki ranking integirtas tinggi di bawah lima persen.

"DKI Jakarta adalah provinsi dengan tingkat integritas tertinggi," ucap penggagas Indonesia Mengajar tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika