REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi X DPR RI menyoroti kebocoran soal dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2015 tingkat SMA/sederajat. Kebocoran itu menjadi salah satu pembahasan utama yang dievaluasi kunjungan kerja tim spesifik Komisi X yang memantau UN.

Anggota Komisi X DPR, Nico Siahaan, mengatakan kebocoran soal memang kerap terjadi setiap tahun. Namun, motif pelaku pengunggahan soal pada UN tahun ini dirasa ganjil dan perlu kajian lebih lanjut. Sebab, pelaku yang diduga oknum di percetakan negara hanya mengunggah soal ke internet.

"Mereka bukan mencari keuntungan materi. Dikhawatirkan, ada oknum yang sengaja ingin mencoreng nama baik UN," ungkap Nico kepada ROL, Senin (20/4).

Terlebih, kata dia, perbuatan ilegal itu berdampak kepada UN secara keseluruhan. Apalagi sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) yang menyatakan tidak akan memakai hasil UN sebagai bahan pertimbangan penerimaan mahasiswa baru. "Saya dengar UGM sudah menyatakan begitu. Itu kan merugikan siswa," kata dia.

Untuk mengantisipasi agar kebocoran soal tidak lagi terjadi pada UN SMP mendatang, Nico menegaskan perlunya perbaikan sistem. Pengawasan dari pihak percetakan harus benar-benar diperketat guna meminimalisir kebocoran. "Kalau perlu, pengawasannya seketat saat mencetak uang," ujarnya.

Namun, Nico mengakui penyelenggaraan UN 2015 sudah cukup baik. Pernyataan itu didasarkan pada hasil investigasi tim spesifik yang memantau UN di Bali pada 8-10 April, serta Sumatera Barat dan Maluku pada 13-15 April. "Tingkat stres siswa menurun. Suasana ujian juga lebih nyaman," imbuh Nico.

Ikuti Whatsapp Channel Republika