BANDUNG -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendy meminta kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Barat bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Hal tersebut bertujuan agar anak-anak di Jawa Barat bisa mengenyam pendidikan dengan baik.
"Pak Menteri ingatkan persoalan (PPDB) diselesaikan dengan musyawarah dan bijak sehingga anak-anak bisa bersekolah," ujar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi kepada Republika.co.id, Rabu (12/7).
Pesan Mendikbud tersebut disampaikan kepada dirinya saat bertemu dalam sebuah acara di Bogor, Jawa Barat. Saat itu, Muhajir mengatakan bahwa angka partisipasi sekolah (APK) di Jawa Barat masih tergolong rendah. Untuk itu, anak-anak diimbau agar mau bersekolah, termasuk menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun.
Terkait dengan kisruh PPDB di Jawa Barat beberapa waktu lalu, Ahmad mengatakan dua kota yang memiliki permasalahan yakni Kota Bandung dan Kota Depok. Sementara di Kabupaten/kota lainnya relatif kondusif. Saat ini kata dia, protes yang dilayangkan sudah diselesaikan.
"(Soal) data hilang saya beri jaminan data tidak akan hilang. Passing grade tinggi tapi tidak masuk dan mestinya masuk. Insya Allah dijamin masuk," ujar Ahmad.
Permasalahan kebijakan zonasi pada PPDB juga banyak dikeluhkan. Nantinya, problem ini akan disempurnakan secara cermat pada tahun depan. Sebab, jika sistem zonasi diberlakukan secara ketat pada sekolah-sekolah di Indonesia yang tidak merata maka bisa menjadi kendala.
"Seperti SMA 3 dan SMA 5, di sekitarnya kan perkantoran semua. Tidak sesederhana implementasi di lapangan," kata dia.
Menurut dia, kebijakan zonasi bertujuan bagus agar tidak tersentralisasi di sekolah-sekolah favorit saja. Dengan adanya sistem tersebut, semua sekolah menjadi favorit dan masyarakat percaya kepada sekolah.
Ahmad mengatakan sekolah swasta juga harus menampilkan yang serius agar masyarakat percaya. "Pemerintah juga (harus) signifikan membantu swasta. Intinya anak harus sekolah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika