"Maka itu kami terus menyiasati kekurangan guru, salahsatunya dengan reditribusi juga perlu dilakukan untuk tujuan pemerataan tenaga pendidik di setiap daerah," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Guru dan Ketenagakerjaan (GTK) Hamid Muhammad saat ditemui usai seminar Upaya Pemerintah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional, di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta Pusat pada Selasa (21/11).

 

 

Hamid menjelaskan, Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga kekurangan 301.149 guru, lalu Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebanyak 110.277 guru. Disusul, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang kekurangan 100.071 guru. Berikutnya, kata Hamid, Sekolah Luar Biasa (SLB) kekurangan guru sebanyak 10.572 guru dan terakhir guru Taman Kanak-kanak (TK) kekurangan 5.522 guru.

 

Selain melakukan redistribusi guru, menurut Hamid, Kemendikbud telah mengupayakan beberapa solusi untuk mengatasi kekurangan guru. Yaitu, guru dapat mengajar multi subject dan mengangkat guru honorer yang memenuhi syarat menjadi Aparat Sipil Negeri (ASN) yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

 

"Meski begitu, setelah adanya moratorium atau penundaan sementara penerimaan CPNS, tidak ada lagi pengangkatan PNS. maka kami tekankan redistribusi guru dan pengajar multi subject," kata dia.