REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo berencana menerapkan pendidikan double track SMA. Pendidikan double track SMA dilakukan untuk mengisi kekosongan terhadap proses industrialisasi di Jatim.

"Kekosongan tersebut antara lain terlihat dari adanya sekitar 90 ribu peluang kerja di Jatim yang tidak bisa diisi karena kompetensi," kata Soekarwo saat membuka Rapat Koordinasi Kepala SMA Negeri dan Swasta se-Jatim Tahun 2018 di Ballroom Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Senin (23/4).

Pria yang akrab disapa Pakde Karwo mengatakan, Pemprov melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jatim dengan Dewan Pendidikan mengambil double track sebagai solusi. Dimana di dalamnya terdapat link and match antara pendidikan dengan lowongan tenaga kerja.

"Penerapan konsep double track juga untuk menghadapi pertarungan global dan mengisi tenaga kerja di industri. Ini merupakan pengambilan keputusan penting," ujar Pakde Karwo.

Soekarwo menjelaskan, pengembangan pendidikan double track menjadi salah satu fokus Pemprov Jatim pada tahun 2018. Ini juga menurutnya sejalan dengan tagline pengembangan SDM berdaya saing. Konsep ini diyakininya sebagai langkah konkrit Pemprov untuk meningkatkan sumber daya manusia sekaligus mengatasi pengangguran.

"Double track pada SMA juga sebagai solusi mengatasi permasalahan siswa lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi," kata Pakde Karwo.

Pakde Karwo menjelaskan, penerapan double track dilakukan dengan menambahkan kurikulum kompetensi di SMA. Yakni menyisipkan pendidikan vokasional. Sementara itu, lanjut Soekarwo, untuk pendidikan non formal  dilakukan melalui penyelenggaaan BLK berstandar internasional, SMK Mini, dan Bosda Madin.

Adapun keahlian yang diberikan diantaranya bidang teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, agrobisnis dan agro teknologi, perikanan dan kelautan, bisnis dan manajemen, pariwisata, seni rupa dan kriya, serta seni pertunjukkan.

Sehingga, begitu lulus dari double track ini, para siswa SMA diharapkan akan mendapatkan sertifikat dari BSN. "Jadi, saat mereka tidak bisa melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi, bisa bekerja sesuai keahlian yang dimiliki," ujar Soekarwo.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, SMAN di Jatim terdapat 423 unit. Terdiri dari 379 akreditasi A, 30 akreditasi B, 2 akreditasi C, dan 12 belum terakreditasi. Sedangkan SMA Swasta di Jatim sebanyak 1.109 unit yang terdiri dari 294 akreditasi A, 438 akreditasi B, 90 akreditasi C, dan 287 belum terakreditasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika