REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyebut pemerintah akan menyiapkan sarana prasarana berupa rumah dinas sebanyak 8 ribu rumah dinas di tahun 2019. Kabupaten Sorong menjadi salah kabupaten yang diprioritaskan mendapatkan rumah dinas tersebut.

"Dengan catatan betul-betul ditempati, betul-betul gurunya di rotasi karena tahun depan kami tidak ada kebijakan mengangangkat guru untuk 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)" kata Muhadjir usai meluncurkan Program Gizi Anak Sehat (Progas) di SD Inpres 1 Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Senin (24/9).

Muhadjir menjelaskan dalam rangka memeratakan kualitas pendidikan, salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menerapkan kebijakan Zonasi. Nantinya guru-guru yang belum mengabdi di daerah 3T diharapkan bisa dirotasi ke sejumlah daerah 3T.

"Jadi semua guru harus pernah bekerja di 3T. Tidak boleh ada yang terus-terusan di sana, tapi ada juga yang tidak pernah kesana. Dengan begitu kualitas pendidikan di Kabupaten Sorong bisa tercapai," kata dia.

Dengan dibuatnya sistem zonasi akan terlihat sekolah mana yang belum baik sekolah mana yang tidak baik. Melalui sistem zonasi juga akan ketahuan mana sekolah yang fasilitasnya baik dan mana yang belum.

"Dengan zonasi nanti ketahuan mana guru yang banyak PNS nya dan mana yang banyak honorernya. Dan semua harus diratakan,"

Ia juga berharap kebijakan rotasi guru di Kabupaten Sorong juga diberlakukan. Muhadjir menuturkan guru maksimal mengabdi lima tahun di sebuah sekolah, setelah itu di rotasi. Mendikbud melakukan kunjungan kerja ke sejumlah sekolah di Kabupaten Sorong pada Senin (24/9). Beberapa sekolah yang ia kunjungi diantaranya SD 1 Inpres Kabupaten Sorong, SMAN 1 Sorong, SMA YPPK Seminari Petrus Van Diepen, dan MTS Muhammadiyah 2 Aimas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika