Sikap 'Mendua' Demokrat dan Keuntungan yang Didapat Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, Usai dilantik sebagai gubernur Papua, Lukas Enembe, yang juga merupakan ketua DPD Partai Demokrat Papua, menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 mendatang. Sikap Lukas ini bertentangan dengan Partai Demokrat salah satu partai politik pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Namun, Lukas pun tak takut berbeda dengan kebijakan partainya. Dia juga tak takut jika mendapatkan sanksi atas dukungannya itu.

"Saya sudah sampaikan kepada Pak Sekjen (Demokrat), ini semua kader Demokrat, baik bupati semua dukung Jokowi. Sudah saya kasih tahu begitu," kata Lukas Enembe di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/9).

Dia juga tak mau ambil pusing jika keputusannya mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan berbentut pemecatan. "Politik itu pilihan. Jadi ya kita bilang Jokowi, ya Jokowi," tegas Lukas.

Belakangan, sikap Lukas itu tak mendapatkan sanksi dari Partai Demokrat. Bahkan, Demokrat memberikan dispensasi pada DPD Partai Demokrat untuk mendukung Jokowi.

Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengungkapkan Partai Demokrat akan memberikan dispensasi khusus di sejumlah daerah yang tingkat dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dianggap cukup tinggi. Hal itu menurut Ferdinand perlu dilakukan agar suara Partai Demokrat di daerah-daerah tersebut tidak jeblok.

"Kami lihat opini dan animo masyarakat di sana untuk mendukung Pak Jokowi tinggi, sehingga kami harus berpikir juga menyelamatkan partai kami, dengan demikian nanti akan ada dispensasi khusus dari DPP terhadap daerah tertentu, tidak banyak, sedikit sekali," kata Ferdinand di Mega Kuningan, Jakarta, Ahad (9/9).

Ferdinan mengaku hanya empat daerah yang jumlah dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf cukup signifikan. Beberapa daerah tersebut di antaranya Papua dan Sulawesi Utara. Untuk dua daerah lainnya Ferdinand enggan membeberkan.

"Nanti kami akan sampaikan, karena kami tidak bisa sampaikan, kami harus bicara dulu dengan daerah tersebut apakah memang dibutuhkan dispensasi khusus apa tidak," ujarnya.

Ferdinand menjelaskan Partai Demokrat saat ini tengah mencari formula khusus agar Partai Demokrat tidak dianggap dua kaki. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan meminta kepada kadernya untuk tidak masuk ke dalam tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf.

"Jadi kalau resmi masuk di sana kan seolah-olah ini berhadapan antara partai dengan kader. Tapi kalau dia nggak ada di tim pemenangan tapi bekerja diam untuk memenangkan yang didukung secara pribadi ya itu kan tidak terlalu mengganggu soliditas partai," ungkapnya.

Sementara, Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief membantah partainya ‘main dua kaki’. “Kalau namanya penghianatan (dua kaki) dari kita adalah kalau di basis Pak Prabowo, kita nggak dukung dia, itu baru penghianatan. Kita kan ada kebutuhan caleg juga untuk nyaleg, jadi fleksible movement," ujarWakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief, Ahad (9/9).

Baca juga: Masalah Roy Suryo dan Dampaknya ke Demokrat

Menurut Andi, hal itu tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat. "Di kubu PKS, kubu PAN juga ada daerah daerah yang nggak mungkin bisa mendukung. Jadi kita sikapnnya mencari rumusan yang pas aja deh, jadi bukan dikasih dispensasi," ujar Andi.

Sikap Demokrat ini ditanggapi santai oleh rekan sekoalisinya. Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengaku tidak ingin ikut campur urusan rumah tangga Partai Demokat. Ia menilai hal tersebut merupakan urusan internal Partai Demokrat.

"Silakan Demokrat menentukan urusan internalnya, yang jelas kami tentu optimis Demokrat dan tim tetap solid bersama kami. Itu yang kami rasakan selama ini," ujar Andre, Ahad (9/9).

Ia mengungkapkan Partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Partai Demokrat terkait keputusan Partai Demokrat tersebut. Adanya anggapan yang menilai Partai Demokrat bermain dua kaki, Andre menyebut biar masyarakat yang menilai.

Sementara itu, Andre menegaskan bahwa hal semacam itu tidak ditemukan di Partai Gerindra. Kader Partai Gerindra 100 persen mendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. "Nggak ada kader kami yang dukung Pak Jokowi," ucapnya.

Bahkan, bakal cawapres Sandiaga Uno pun memahami sikap partai Demokrat yang menpersilakan kadernya di sejumlah daerah untuk mendukung bakal calon presiden pejawat dan calon wakil presiden Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Sandi menilai setiap partai memiliki mekanisme sendiri-sendiri. "Kita serahkan kepada masing-masing partai," ujar Sandi di Jakarta, Ahad (9/9).

Sandi justru enggan berkomentar banyak saat disinggung mengenai adanya anggapan yang mengatakan bahwa Partai Demokrat bermain dua kaki. Namun menurutnya kebijakan partai seharusnya sejalan antara pemilu dan pilpres. "Saya tidak mau berkomentar kalau hal yang menurut saya akan menimbulkan satu pembicaraan yang negatif," ungkapnya.

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut menganggap sebagai kepala daerah seharusnya fokus dalam membangun daerah yang dipimpin. Sedangkan membawa para kepala daerah ke dalam pusaran pilpres dinilai mencederai mandat yang telah diperoleh.

"Apalagi mereka baru saja menyelesaikan (pilkada) dan itu rata-rata pilkada yang dimenangkan dengan susah payah. Dan mungkin yang memilih mereka memilih pilihan yang berbeda di bawah, jadi saya tidak ingin mengomentari lebih lanjut lagi," imbuhnya.

Ia tetap berharap pilpres mendatang berjalan berlangsung sejuk, dan tidak memecah belah. "Insya Allah kita punya demokrasi yang mempersatukan kita," tuturnya.

Keuntungan

Sikap Demokrat ini dianggap menguntungkan kubu Jokowi-Ma’ruf. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai, dukungan tersebut merupakan hal yang positif bagi Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pengusung Jokowi-Ma’ruf.

“Tentu, dukungan dari manapun merupakan hal yang positif untuk paslon dan bagi kami. Namun, karena ini menyangkut personal partai, kami tidak berhak mengomentari lebih dalam,” kata Arsul saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (9/9).

Arsul menyatakan, sejauh ini KIK telah menghormati koalisi partai yang telah terbentuk sejak deklarasi bakal capres-cawapres bulan lalu. Saat ini setiap partai telah fokus pada dukungan masing-masing. Oleh karena itu, ia menegaskan tidak ada sama sekali ajakan dari KIK kepada partai politik pengusung pasangan calon Prabowo Subianto – Sandiaga Uno untuk memberi dukungan.

“Tidak ada lagi proses ajakan-ajakan bergabung. Bahkan dengan perorangan pun sebenarnya lebih pada proses yang sudah lama berjalan sebelum koalisi terbentuk,” ujarnya menambahkan. Bagaimanapun sikap Partai Demokrat, Arsul menyampaikan terima kasih kepada para pribadi kader Partai Demokrat yang telah menjatuhkan dukungan kepada pejawat.

Jikalau pejawat ditakdirkan memenangkan Pilpres 2019, Arsul mengatakan tidak menutup kemungkinan partai pengusung Prabowo-Sandi akan bergabung. Terutama seperti Partai Demokrat dimana kader-kader daerahnya telah memberi dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. Sebab, lanjut dia, Indonesia tidak mengantu sistem parlementer sehingga bukan tidak mungkin partai rival bergabung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika