Cepatnya Kubu Jokowi Memanfaatkan Sikap 'Mendua' Demokrat

REPUBLIKA.CO.ID, Sikap DPP Partai Demokrat yang mengizinkan sejumlah kadernya di daerah untuk mendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 mendatang tak disia-siakan kubu Jokowi-Ma’ruf. Melalui Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK), kubu Jokowi segera memverifikasi sejumlah dukungan dari kader Partai Demokrat di tingkat provinsi.

TKN KIK terbuka terhadap semua dukungan kader partai oposisi dan akan dikonsolidasikan. Juru Bicara TKN KIK Abdul Kadir Karding mengatakan, nama yang akan diverifikasi yakni Ketua DPD Jawa Timur Partai Demokrat Soekarwo.

Gubernur Jawa Timur itusebelumnya sempat memberikan pernyataan mendukung Jokowi. “Kami harus verifikasi lagi terkait Pakde Karwo,” kata Karding di Jakarta, Senin (10/9).

Selanjutnya, nama yang akan segera dibahas oleh TKN KIK adalah Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi atau yang sering disapa Tuan Guru Bajang (TGB). TGB merupakan salah satu kader Partai Demokrat yang paling pertama menyatakan dukungannya kepada pejawat.

Kadir mengatakan, seluruh partai koalisi sangat terbuka dan siap menyambut TGB untuk masuk ke dalam struktur. Bahkan, Kadir mengatakan tim kampanye sudah menyiapkan tugas khusus untuk Zainul Majdi. “Iya bisa (diberi tugas khusus). Di dalam TKN ada yang disebut direktorat penggalangan khusus. Nanti akan dibahas,” tutur dia.

Nama ketiga yang disebut yakni Politikus Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai gubernur Banten, Wahidin Halim. Kadir mengaku, Wahidin secara informal telah menyampaikan kepada TKN KIK untuk bersama-sama mendukung pasangan Jokowi-Maruf. Dukungan tersebut diberikan bersama rakyat Banten yang masih menaruh dukungan kepada pejawat.

Sementara itu, kader Patai Demokrat yang sudah tegas menyatakan dukungan kepada pejawat yakni Ketua DPD Partai Demokrat sekaligus Gubernur Papua, Lucas Enembe. Menurut Karding, dukungan dari Lucas sudah jelas dan diamini oleh TKN KIK. Ia menambahkan, dukungan itu diberikan kepada pejawat karena bagi rakyat Papua menganggap Joko Widodo memiliki kemampuan untuk menuntaskan berbagai permasalah Papua.

Meski demikian, Karding mengatakan secara aturan seseorang yang sedang menjabat sebagai pemimpin daerah tidak bisa menjadi ketua tim kampanye. Baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Namun, mereka yang sedang menjabat bisa ditempatkan sebagai pengarah tim yang bertugas untuk memberikan arahan kebijakan kampanye secara umum.

Sementara itu, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan, TKN KIK menyatakan siap menampung dukungan dari kader partai Demokrat. Mereka kemungkinan juga akan dimasukan dalam TKN pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Ya selama memenuhi syarat, kan pak Deddy Mizwar sudh masuk," kata Sekretaris Jendral Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni di Jakarta, Senin (10/9).

Antoni mengatakan, Deddy Mizwar (Demiz) saat ini telah menjabat sebagai Juru Bicara TKN KIK. Dia berpendapat, tambahan orang-orang terkait di Demokrat akan membantu suara Jokowi. Untuk itu, dia berterima kasih kepada Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membuka opsi dibolehkannya kader Demokrat memberikan dukungan pada Jokowi-Ma'ruf.

"Tentu pemenangan pilpres ini melibatkan sebanyak mungkin orang," Antoni.

Lebih jauh, Antoni menilai wajar banyak kader Demokrat yang pada akhirnya memilih untuk memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf pada pemilu presiden 2019 nanti. Menurut Antoni, hal itu dikarenakan Demokrat tidak memiliki posisi apapun dalam susunan koalisi bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Semua didominasi oleh Gerindra, presiden, wakil presiden, ketua pemenangan, sekretaris sama bendahara pemenangan katanya juga dari Gerindra. Terus apa peran Demokrat disana. Dalam konteks ini saya bisa memahami, ini wajar," katanya.

Sebelumnya, Partai Demokrat telah mempersilakan kadernya di daerah ikut memenangkan kandidat Jokowi-KH Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Meski secara organisasi menjadi pengusung Prabowo-Sandiaga Uno, Demokrat tidak menampik bahwa tingkat dukungan di sejumlah daerah untuk Jokowi-Maruf cukup tinggi.

"Kami harus berpikir menyelamatkan partai, nanti akan ada dispensasi khusus dari pusat terhadap daerah tertentu," kata Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean di Mega Kuningan, Jakarta, Ahad (9/9).

Namun, Demokrat pun membantah saat dituding bermain aman. Hal tersebut ditegaskan oleh Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief.

Andi membantah anggapan bahwa Partai Demokrat bermain dua kaki. Menurut dia, Partai Demokrat hanya memberikan perlakuan khusus di daerah yang bukan lumbung suara Prabowo-Sandiaga.

Pertemuan balasan SBY ke Prabowo, Senin (30/7).

Dinilai ragu

Direktur Eksekutif Lembaga survei Public Opinion & Policy Research (Populi) Center, Usep Saiful Ahyar menilai, sikap Partai Demokrat yang memberi dispensasi kepada kader daerah mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf mencerminkan sikap keraguan. Sikap tersebut jelas mencerminkan sikap dua kaki partai politik.

“Menurut saya ini bentuk keraguan atau setengah hati Demokrat bergabung di koalisi Prabowo-Sandi,” kata Usep kepada Republika.co.id, Senin (10/9).

Usep mengamati sejak awal Demokrat bergabung dengan kubu Prabowo-Sandi ada beberapa masalah seperti soal Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak jadi dipilih. Kemudian soal tuduhan mahar Wasekjen Andi Arief kepada Prabowo dan menyebutnya sebagai jenderal kardus.

Di sisi lain, berbagai survei yang dirilis oleh lembaga-lembaga survey menunjukkan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf masih jauh diatas Prabowo-Sandi.

Terkait coat tail effect atau efek ekor jas pun dirasa tak akan banyak berdampak bagi Partai Demokrat. Efek ekor jas adalah mengalirnya dukungan kepada partai dari para pendukung calon-calon pemimpin yang diusung oleh partai yang bersangkutan. Di kubu prabowo, kemungkinan para pendukungnya akan memilih Gerindra sehingga sedikit dukungan yang bisa di peroleh Demokrat.

Menurutnya, kondisi itu membuat posisi Partai Demokrat cukup dilema. Partai Demokrat menginginkan ada power sharing sesama koalisi. Namun disatu sisi, Demokrat juga berkepentingan untuk menyelamatkan kader-kader partai di pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

“Jadi, memprioritaskan kader di Pileg yang sudah di depan mata atau Pilpres yang masih belum jelas potensi kemenangan Prabowo,” tutur dia.

Melihat potensi kemenangan Prabowo yang kecil berdasarkan analisi lembaga survei, maka Partai Demokrat wajar bila ingin fokus untuk memenangkan partai di Pileg. Pemberian dispensasi kepada kader daerah yang ingin mendukun Jokowi-Ma’ruf pun sebagai bagian dari langkah agar kader tidak lari.

Usep mengungkapkan, sikap semacam Partai Demokrat yang menunjukkan dua kaki merupakan hal yang biasa. Terlebih Partai Demokrat bukan merupakan pengusung utama pasangan Prabowo-Sandiaga. “Saya melihat hasil survei Populi Center itu kader-kader pun tidak utuh mengusung Prabowo-Sandi. Ada juga ke Jokowi-Ma’ruf. Jadi fifty-fifty,” jelasnya.

Dari Kubu Prabowo-Sandi, Wakil Sekjen DPP PAN Faldo Maldini menuturkan dinamika yang terjadi di internal Partai Demokrat tidak akan berdampak pada pasangan bakal capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Demokrat pun menurutnya tidak akan meninggalkan koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga.

"Kami yakini ini tidak berdampak sama sekali untuk Prabowo-Sandi. Karena kerja politik akan tetap dilakukan sebagai satu koalisi bersama," kata dia kepada Republika.co.id, Senin (9/10).

Faldo mengatakan, persoalan internal Demokrat tidak ada kaitannya dengan koalisi parpol. Sehingga ia meyakini apa yang terjadi pada Demokrat tidak akan merubah sikap politik partai tersebut terkait pengusungan Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019.

"Dukungan tiap parpol ke koalisi itu sudah final, tidak akan merubah posisi Partai Demokrat. Kami juga menghormati Demokrat untuk menghadapi dinamika ini. Dan kami tidak ingin mencampuri urusan partai politik karena itu bentuk penghormatan kami," katanya.

Faldo juga meyakini Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketum partai tersebut bisa menyelesaikan dinamika di internalnya. "Pak SBY bukan politisi baru jadi, beliau kan pernah melewati banyak sekali badai di Demokrat dan survive sampai sekarang," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika