Selasa 11 Sep 2018 12:47 WIB

Pengamat: Demokrat Seharusnya Sanksi Kader yang Membelot

Partai Demokrat memberikan dispensasi kader di daerah mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andri Saubani
Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago
Foto: Istimewa
Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai Partai Demokrat perlu memberikan sanksi pada kader yang membelot, tidak taat, dan tidak disiplin pada keputusan partai. Ia menilai adanya dispensasi khusus terhadap daerah tertentu dapat membahayakan masa depan partai demokrat.

"Tak ada untungnya main dua kaki, main di tengah. Bukankah Partai Demokrat sudah merasakannya?" kata Pangi dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Selasa (11/9).

Ia pun beranggapan jika kader partai dibiarkan tidak disiplin secara organisasi maka loyalitas kader juga akan cenderung menurun. Hal tersebut menurutnya akan berujung pada rendahnya soliditas mesin partai karena setengah hati dalam berjuang.

"Dengan demikian, partai hanya akan melahirkan kader-kader pragmatis dan oportunistis," ujarnya.

Pangi menjelaskan, sikap yang diperlihatkan Partai Demokrat saat ini menunjukkan bahwa manajemen partai berjalan buruk. Sehingga hal tersebut membuat kader partai tidak disiplin dan loyal secara organisasi, dan tingkat kepatuhan dan ketaatan pada keputusan partai menjadi sangat rendah.

"Padahal kunci maju atau tidaknya sebuah partai sangat bergantung seberapa tinggi level kedisiplinan dan loyalitas kader partai tersebut," ungkapnya.

Sebelumnya Partai Demokrat berencana akan memberikan dispensasi khusus terhadap DPD Papua untuk diperbolehkan mendukung pasangan bakal calon presiden pejawat Joko Widodo (Jokowi) - KH Ma'ruf Amin pada pilpres 2019. Partai Demokrat tidak menampik bahwa dukungan terhadap Jokowi - Ma'ruf di sejumlah daerah cukup tinggi.

"Kami harus berpikir menyelamatkan partai, nanti akan ada dispensasi khusus dari pusat terhadap daerah-daerah tertentu," ungkap Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, Ahad (9/9) lalu.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement